TOKOH INDONESIA

Rela Mundur Hindari Pertumpahan Darah

. :
Artikel
Diskusi
Update Konten
Rela Mundur Hindari Pertumpahan Darah
HM Soeharto || TokohIndonesia.com – Ist

Pekerjaan Utama:
Presiden RI Kedua (1966-1988)

Show CV

Nama:

Jenderal Besar TNI HM Soeharto

Lahir:

Kemusuk, Argomulyo, Godean, 8 Juni 1921

Meninggal:

Jakarta, 27 Januari 2008

Agama:

Islam

Jabatan Terakhir:

Presiden Republik Indonesia (1966-1998)

Pangkat:

Jenderal Besar (Bintang Lima)

Isteri:

Ibu Tien Soeharto ( Siti Hartinah, Menikah: Solo, 26 Desember 1947)

Anak:
  • Siti Hardijanti Hastuti (Tutut)
  • Sigit Harjojudanto (Sigit)
  • Bambang Trihatmodjo (Bambang)
  • Siti Hediati Harjadi (Titik)
  • Hutomo Mandala Putra (Tommy)
  • Siti Hutami Endang Adiningsih (Mamiek)
Ayah:

Kertosudiro

Ibu:

Sukirah

Pendidikan Umum:
  • Sekolah Ongko Loro di Kemusu (1929-1931)
  • Sekolah Rakyat di Wuryantoro, Wonogiri (1931-1935)
  • SMP di Yogyakarta (1935-1939)
  • SMA (C) di Semarang (1956)
Pendidikan Militer:
  • Pendidikan Dasar Militer KNIL (1940)
  • Sekolah Kader Kopral (1940)
  • Sekolah Kader Sersan (1941)
  • Sekolah Perwira untuk Tjudancho (1944)
  • Kursus C-II (1956)
  • SSKAD, Bandung (1959-1960)
Karir:
  • Tentara PETA (Pembela Tanah Air).
  • Dan Yon Brigade ”O” (1945-1950)
  • Komandan Brigade Pragola Sub Teritorium IV Jawa Tengah (1953)
  • Komandan Resimen Infanteri 15 (1953)
  • Kepala Staf Teritorium IV Divisi Diponegoro (1956)
  • Deputi I Kasad (1960)
  • Ketua Komite Ad Hoc Retooling TNI-AD (1960)
  • Atase Militer RI di Beograd, Paris, dan Bonn (1961)
  • Panglima Mandala Pembebasan Irian Barat (1962) ;
  • Panglima Kostrad (1963-1965)
  • Pimpinan Sementara TNI-AD (1965)
  • Panglima TNI-AD (1966)
  • Menteri Pertahanan Republik Indonesia (28 Maret 1966 – 17 Oktober 1967
  • Panglima ABRI/Menteri Pertahanan (17 Oktober 1967 – 28 Maret 1973)
  • Penjabat Presiden RI (1967)
  • Presiden RI (1967-1998)
Karier:
  • Pembantu klerk bank desa di Wuryantoro tahun 1940.
  • Anggota Kepolisian di Yogyakarta tahun 1942
  • Shodancho PETA tahun 1943
  • Tjudanco PETA tahun 1944
  • Komandan Kompi, Komandan Batalyon, Komandan Brigade, Komandan WK (Wehr Kreise) tahun 1945-1950 di Yogyakarta
  • Komandan Brigade Mataram tahun 1950.
  • Komandan Brigade Pragola tahun 1951-1953 di Solo.
  • Komandan Resimen 15 tahun 1953-1956.
  • Perwira Menengah yang diberbantukan Kastaf untuk mengikuti Planning SUAD tahun 1956
  • Kepala Staf Teritorial IV tahun 1956 di Semarang.
  • Pejabat Panglima Teritorial IV/Pang Terr. IV tahun 1956-1959 di Semarang sekaligus merangkap sebagai Dewan Kurator AMN tahun 1957-1959.
  • Deputy I Kasad tahun 1960-1961.
  • Deputy I Kasad merangkap Ketua Adhoc Retolong Depad, merangkap Panglima Korps Tentara I Tjaduad, merangkap Panglima Konud AD tahun 1961
  • Panglima Mandala tahun 1962-1963, merangkap DEJANID tahun 1962.
  • Panglima KOSTRAD tahun 1963-1965.
  • Menteri Pangad/Kastaf KOTI tahun 1966.
  • Menteri/Panglima AD, merangkap Wakil Perdana Menteri ad interim Hankam, tanggal 27 Maret 1966.
  • Ketua Presidium Kabinet Ampera
  • Menteri Utama Hankam, merangkap Kastaf KOTI dan Menteri Panglima AD pada tanggal 1 Juli 1966.
  • Penjabat Presiden RI tanggal 22 Juli 1966-28 Maret 1968
  • Presiden RI periode 1968-1973.
  • Presiden RI periode 1973-1983.
  • Presiden RI periode 1983-1988.
  • Presiden RI periode 1988-1993.
  • Presiden RI periode 1993-1998.
Kegiatan Internasional:
  • Pendiri Asean
  • Ketua Gerakan Non-Blok tahun 1992.
  • Tuan rumah penyelenggaraan pertemuan para Kepala-kepala Negara anggota APEC tahun 1994
Kegiatan Sosial:
  • Pendiri Yayasan-Yayasan:
    • HARAPAN KITA (Ketua)
    • DHARMAIS (Ketua)
    • TRIKORA (Ketua)
    • SUPERSEMAR (Ketua)
    • DANA GOTONG ROYONG KEMANUSIAAN (Ketua)
    • AMAL BHAKTI MUSLIM PANCASILA (Ketua)
    • DAKAB (Ketua)
    • DANA SEJAHTERA MANDIRI (Ketua)
    • PURNA BHAKTI PERTIWI (Pelindung)
Hobby:

Memancing, berkuda, berburu, sepak bola, golf, dan tenis

Alamat:

Jalan Cendana No.8, Menteng
Jakarta Pusat

Hide CV

Setelah berkuasa dan mengabdi selama 32 tahun, Pak Harto meletakkan jabatan presiden dan menyerahkannya kepada BJ Habibie, Kamis 21 Mei 1998. Dia meletakkan jabatan secara sukarela, padahal dia masih didukung Jajaran TNI dan berbagai komponen bangsa.

Article Index
Rela Mundur Hindari Pertumpahan Darah
02 Satria Dari Desa Kemusuk
03 Serangan Umum 1 Maret 1949
04 Tak Lupa pada Akarnya
05 G-30-S/PKI dan Isu Dewan Jenderal
06 Mikul Dhuwur Mendhem Jero
07 Malah Dituduh Terkait G-30-S/PKI
All Pages
Page 1 of 7

K eputusan pengunduran dirinya mengejutkan, bukan semata-mata karena desakan demonstrasi mahasiswa, melainkan lebih akibat pengkhianatan para pembantu dekatnya yang sebelumnya menjilat, ABS dan ambisius tanpa fatsoen politik.

Setelah Pak Harto meletakkan jabatan, bukan hanya yang berseberangan dengannya yang memaki dan menghujatnya, tetapi juga beberapa mantan pembantunya. Dia dihujat dan dipojokkan seolah-olah tak pernah berbuat baik untuk bangsa dan negaranya.

Apalagi kala itu, dia telah hidup sendirian. Sebelumnya, dia telah kehilangan ‘inspirasi’ dan ‘teman sehati’ setelah Ibu Tien Soeharto, isteri yang dicintainya, meninggal dunia (Minggu 28 April 1996). Pak Harto bukan pria satu-satunya yang merasakan dukungan dan keberadaan isterinya menjadi penopang kekuatan. Salah satu contoh, Bill Clinton mungkin sudah akan jatuh sebelum waktunya jika tak ditopang isterinya Hillary Clinton.

Pak Harto tidak segera mencari pengganti isterinya. Kesepiannya seperti teratasi atas dorongan pengabdian kepada bangsa dan negaranya. Ia menghabiskan waktunya dalam mengemban tugas beratnya sebagai presiden. Apalagi para pembantunya selalu memberinya laporan dan harapan yang mendorongnya untuk tetap bersedia menjabat presiden. Bahkan, bersama pembantunya (menterinya) BJ Habibie, ia bisa berjam-jam berbicara. Tak jarang para staf harus menyediakan mie instan jika menunggui pertemuan mereka itu.

Rakyat bangsa ini tentu masih ingat. Seusai Pemilu 1997 dan sebelum Sidang Umum MPR, Maret 1998, para pembantunya, di antaranya Harmoko, selaku Ketua Umum DPP Golkar, menyatakan akan tetap mencalonkan Soeharto sebagai presiden 1998-2003. Tapi, pada HUT Golkar ke-33, Oktober 1997 itu, HM Soeharto justru mengembalikan pernyataan itu untuk dicek ulang: “Apakah rakyat sungguh-sungguh masih menginginkan saya menjadi presiden?”

Setelah berselang beberapa bulan, tepatnya tanggal 20 Januari 1998, tiga pimpinan Keluarga Besar Golkar atau yang lazim disebut Tiga Jalur Golkar, yakni jalur Golkar (Harmoko), jalur ABRI (Feisal Tanjung) dan jalur Birokrasi (Yogie SM), datang ke Bina Graha melaporkan hasil pengecekan ulang keinginan rakyat dalam pencalonan HM Soeharto sebagai Presiden RI.

Saat itu, mereka melaporkan bahwa “ternyata rakyat memang hanya mempunyai satu calon Presiden RI untuk periode 1998-2003 yaitu HM Soeharto,” kata Harmoko mengumumkan kepada pers usai melapor kepada Pak Harto. “Mayoritas rakyat Indonesia memang tetap menghendaki Bapak Haji Muhammad Soeharto untuk dicalonkan sebagai Presiden RI masa bakti 1998-2003,” tutur Harmoko yang didampingi M Yogie SM dan Jenderal TNI Feisal Tanjung ketika itu.

Menurut Harmoko, Jenderal TNI (Purn) H Muhammad Soeharto, setelah menerima hasil pengecekan itu, menyatakan bersedia dicalonkan kembali sebagai Presiden RI masa bakti 1998-2003. Selain mengumumkan kesediaan Pak Harto dipilih kembali sebagai Presiden RI, menurut Harmoko, Keluarga Besar Golkar juga membuat kriteria untuk calon Wakil Presiden, antara lain memahami ilmu pengetahuan dan teknologi. Pernyataan ini mengarah kepada BJ Habibie.

Dari hasil pengecekan yang dilakukan oleh keluarga besar Golkar itu, masih menurut Harmoko, Soeharto menghargai kepercayaan sebagian besar rakyat Indonesia tersebut walaupun harus ada pengorbanan bagi kepentingan keluarganya. Tetapi untuk kepentingan bangsa dan negara, Haji Muhammad Soeharto tidak mungkin menghindar dari tanggung jawab sebagai patriot dan pejuang bangsa.

“Dengan adanya kepercayaan rakyat ini tidak membuat Bapak Haji Muhammad Soeharto bersikap ‘tinggi glanggang colong playu.’ Itu istilah Pak Harto yang artinya tidak meninggalkan tanggung jawab dan mengelak dari kepercayaan rakyat tersebut demi kepentingan negara dan bangsa,” tegas Harmoko.

Pengkhianatan Digulirkan
Tapi, ternyata itulah awal sebuah tragedi pengkhianatan digulirkan. HM Soeharto memang terpilih kembali menjadi Presiden periode 1998-2003 pada Sidang Umum MPR, 1-11 Maret 1998. Didampingi BJ Habibie sebagai wakil presiden.

Namun, komponen mahasiswa dan berbagai kepentingan kelompok masyarakat terus melancarkan demonstrasi meminta Presiden Soeharto dan Wapres BJ Habibie turun serta Golkar dibubarkan. Saat itu, Pak Harto masih terlihat yakin bahwa demonstrasi itu akan surut dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi. Maka pada awal Mei 1998, ia berangkat ke Kairo, Mesir, untuk menghadiri KTT G-15.

Beberapa hari sebelum berangkat, adik kandung seibunya, H Probosutedjo, yang terkenal kritis kepadanya, meminta untuk jangan pergi karena situasi dalam negeri. Namun, Pak Harto merasa tidak patut untuk tidak pergi, karena posisinya kala itu bukan sekadar mewakili Indonesia tetapi juga mewakili ASEAN dan Gerakan Non Blok.

Saat berangkat, di bandara Halim Perdanakusuma, ia dilepas Wakil Presiden BJ Habibie, Pangab Feisal Tanjung, juga Ketua Harian ICMI Tirto Sudiro dan sejumlah menteri lainnya yang sebagian di antaranya kemudian mengkhianatinya.

Tragedi Mei
Sementara, sepeninggal Pak Harto, dalam beberapa hari kemudian, suasana Jakarta semakin mencekam. Selain akibat demonstrasi mahasiswa makin marak, juga tersiar isu terjadi sesuatu misteri dalam tubuh ABRI. Misteri itu diwarnai arah pengelompokan dalam tubuh militer itu. Selain banyak aktivis pro reformasi ‘hilang’ entah ke mana, juga diisukan ribuan anggota militer ‘menghilang’ dari kesatuannya membawa persenjataan lengkap dan amunisi cadangan.

“Apa yang sesungguhnya sedang terjadi di Indonesia, adalah suatu tanda tanya besar yang harus segera dicari jawabannya. Apakah suatu power game sedang dimainkan di Indonesia? Siapa yang bermain dengan kelompok bersenjata, serta bagaimana peta kekuatan gerakan sipil? Adalah sesuatu yang harus kita analisa bersama,” tulis sebuah majalah ketika itu. Beberapa pertanyaan yang sampai hari ini tetap misterius.

Suasana makin mencekam, pada 12 Mei 1998, akibat terjadinya penembakan mahasiswa di kampus Universitas Trisakti, yang kemudian dikenal sebagai Tragedi Trisakti. Empat orang mahasiswa gugur. Banyak orang menduga penembakan ini sengaja direkayasa saat Pak Harto berada di luar negeri. Apalagi hingga saat ini penanganan tragedi ini masih misterius.

Rekayasa yang mengakibatkan gugurnya mahasiswa itu, mengundang ‘kemarahan’ para aktivis mahasiswa. Hampir di seluruh kampus terjadi demonstrasi. Bahkan sebagian mulai keluar dari kampusnya. Bersamaan dengan itu, terjadi pembakaran mobil di sekitar parkir dekat Universitas Trisakti.

Bahkan, 13 Mei 1998, mahasiswa seperti dipancing untuk keluar dari kampusnya. Situasi di Universitas Katolik Atmajaya Jakarta, contohnya, justru mengundang tanda tanya. Ada sekelompok demonstran yang melempari mahasiswa dalam kampus itu karena mereka tidak keluar dari kampusnya. Para mahasiswa tetap berada dalam kampus dalam suasana berkabung.

Besoknya, 14 Mei 1998, terjadilah malapetaka di Jakarta. Warga keturunan Cina menjadi sasaran. Pertokoan dan pusat-pusat perbelanjaan dibakar. Saat itu, Jakarta seperti tak punya petugas keamanan. Sementara para petinggi ABRI berada di Malang. Di lapangan sangat terasa ada provokator yang menggerakkan. Di beberapa tempat, ada teriakan: “Mahasiswa datang… mahasiawa datang!” Padahal, hari itu, tengah berkabung di kampus masing-masing.

Penjarahan terjadi di mana-mana, keadaan kacau. “Saya berusaha menghubungi Wapres BJ Habibie tapi tidak berhasil. Sama Wiranto juga tidak berhasil. Tidak ada satu pun yang bertindak pada tanggal 14 Mei itu,” kata Probosutedjo mengungkap pengalamannya kala itu.

Dalam kondisi chaos itu, rupanya mahasiswa sangat jeli. Tampaknya, mereka menghindari dijadikan kambing-hitam. Karena hari itu, dan besoknya, tidak ada demonstrasi mahasiswa yang keluar dari kampusnya. Bahkan ada beberapa mahasiswa yang sebelumnya tidak biasa ikut demonstrasi, diminta pimpinan fakultasnya untuk tidak pulang dari kampus daripada terjebak di jalan yang penuh kerumunan.

Situasi ini memaksa HM Soeharto pulang lebih cepat dari jadual kunjungan di Mesir. Sebelum pulang, beredar isu bahwa ia akan dihadang oleh mahasiswa. Tampaknya ada pihak yang berkeinginan agar Pak Harto jangan pulang. Tapi Pak Harto tetap pulang. Dan, memang tidak terjadi penghadangan seperti diisukan sebelumnya.

Sebelum pulang, di hadapan warga Indonesia di Mesir, Pak Harto menyatakan bersedia mundur jika rakyat menghendakinya. Saat itu, ia menegaskan tidak akan menggunakan kekuatan bersenjata melawan mahasiswa dan kehendak rakyat.

Setiba di Jakarta, HM Soeharto kemudian mengundang beberapa tokoh masyarakat, di antaranya Abdurrahman Wahid dan Nurcholis Madjid, tanpa Amien Rais dan Adi Sasono, untuk membicarakan pembentukan Komite Reformasi. Ia juga berencana merombak kabinetnya menjadi Kabinet Reformasi. Pak Harto menawarkan reformasi secara gradual untuk mencegah terjadinya keguncangan.

Ia juga menerima rombongan rektor Universitas Indonesia. Mereka ini datang untuk meminta Presiden Soeharto berhenti dengan hormat. HM Soeharto mempersilahkan mereka menyampaikan aspirasi itu melalui MPR.

Kemudian, demonstrasi mahasiswa diarahkan ke gedung MPR/DPR. Mereka dibiarkan menduduki gedung legislatif itu. Harmoko, yang menjabat Ketua MPR dan pimpinan MPR lainnya menampung desakan mahasiswa yang meminta Pak Harto turun. Di hadapan para mahasiswa itu, Harmoko menyatakan bahwa pimpinan MPR setuju dengan desakan mahasiswa untuk meminta Pak Harto mundur. Harmoko seperti tak terpengaruh atas pernyataannya saat meminta kesediaan Pak Harto untuk dicalonkan kembali menjadi presiden jauh hari sebelum SU MPR.

Pernyataan Harmoko ini kemudian dijelaskan (dibantah) Pangab Jenderal Wiranto sebagai bukan pernyataan institusi tapi lebih merupakan pernyataan pribadi.

HM Soeharto tentu dengan cermat terus mengikuti perkembangan itu. Sampai sore tanggal 20 Mei 1998, tampaknya ia masih yakin akan bisa mengatasi keadaan secara damai dengan membentuk Komite Reformasi dan merombak kabinet menjadi Kabinet Reformasi. Tapi keinginan baik Pak Harto ini disambut dingin berbagai kalangan bahkan tragisnya ditolak sebagian pembantunya (menteri) yang dibesarkannya.

Hindari Pertumpahan Darah
Rupanya inilah detik-detik terakhir ia menjabat presiden. Hari itu, Rabu 20 Mei 1998 sekitar pukul 19:30, Pak Harto menerima Mantan Wakil Presiden Sudharmono di kediaman Jalan Cendana 8 Jakarta. Saat itu, menurut Sudharmono, Presiden Soeharto menyatakan tetap akan melaksanakan tugas-tugas kepresidenan dan segera akan mengumumkan pembentukan Komite Reformasi serta mengadakan perubahan susunan Kabinet Pembangunan VII.

Sekitar setengah jam berikutnya, pukul 20.00, Wakil Presiden BJ Habibie menghadap Pak Harto. Lalu sekitar pukul 20:30, Saadillah Mursyid diminta menemui Presiden Soeharto yang sedang bersama Wakil Presiden B.J. Habibie di ruang tamu kediaman Jalan Cendana 8 itu.

Di hadapan Wakil Presiden BJ Habibie, Presiden Soeharto meminta Saadillah Mursyid, Menteri Sekretaris Negara, mempersiapkan naskah final: Keputusan Presiden tentang Komite Reformasi dan Keputusan Presiden tentang Pembentukan Kabinet Reformasi.

Saat itu, Presiden Soeharto menyatakan akan mengumumkan dan melaksanakan pelantikannya besok, Kamis 21 Mei 1998. Untuk keperluan itu Presiden Soeharto juga minta agar ruang upacara atau yang lazim disebut ruang kredensial di Istana Merdeka dipersiapkan.

Kemudian Wakil Presiden B.J Habibie pulang. Sementara itu, sebanyak empat belas orang menteri membuat pernyataan tidak bersedia ikut serta dalam Kabinet Reformasi yang direncanakan Pak Harto. Mereka itu adalah para menteri yang sebelumnya dibesarkan Pak Harto.

Lalu, sekitar pukul 21:00, setelah BJ Habibie pulang, Saadillah Mursyid mohon untuk bisa melanjutkan bertemu dengan Pak Harto. Dalam kesempatan itu, Saadillah Mursyid melaporkan bahwa sejumlah orang-orang yang direncanakan untuk menjadi anggota Komite Reformasi telah menyatakan menolak. Saadillah juga melaporkan adanya informasi bahwa empat belas orang menteri yang direncanakan akan duduk dalam Kabinet Reformasi menyatakan tidak bersedia ikut serta dalam Kabinet. Setelah itu, Saadillah pulang.

Tapi sekitar pukul 21:40, Saadillah Mursyid diminta menemui Presiden Soeharto lagi. Saadillah bergegas menuju ruangan di tempat biasanya Presiden menerima tamu, termasuk menerima para menteri. Saadillah terkejut karena Presiden tidak ada di ruangan itu. Ketika ditanyakan, barulah ajudan memberitahu-kan bahwa Presiden Soeharto menunggu di ruang kerja pada bagian kediaman pribadi.

Sekitar pukul 22:15 hari Rabu 20 Mei 1998 itu, HM Soeharto mempersilakan Saadillah duduk di sebelahnya. Kursi hanya ada satu, di situ HM Soeharto duduk. Lalu Saadillah dipersilahkan menggeser puff, sebuah tempat duduk empat persegi, agar bisa lebih dekat.

Setelah hening sejenak, kemudian HM Soeharto mengatakan: “Segala usaha untuk menyelamatkan bangsa dan negara telah kita lakukan. Tetapi Tuhan rupanya berkehendak lain. Bentrokan antara mahasiswa dan ABRI tidak boleh sampai terjadi. Saya tidak mau terjadi pertumpahan darah. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk berhenti sebagai Presiden, menurut Pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945.”

Lalu, kepada Saadillah sebagai Menteri Sekretaris Negara, diminta untuk mempersiapkan empat hal. Pertama, konsep ‘Pernyataan Berhenti dari jabatan Presiden RI’; Kedua, memberitahu pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat bahwa permintaan pimpinan DPR untuk bertemu dan melakukan konsultasi dengan Presiden akan dilaksanakan hari Kamis, 21 Mei 1998 pukul 09:00 di ruang Jepara Istana Merdeka; Ketiga, memberitahu Wakil Presiden BJ Habibie agar hadir di Istana Merdeka hari Kamis tanggal 21 Mei 1998 pukul 09:00 dan agar siap untuk mengucapkan Sumpah Jabatan Presiden di hadapan Ketua Mahkamah Agung; Keempat, memohon kehadiran Ketua Mahkamah Agung di Istana Merdeka hari Kamis 21 Mei 1998 pukul 09:00.

Saadillah pun segera memberitahu Pimpinan DPR, Wakil Presiden dan Ketua Mahkamah Agung melalui telepon. Malam sudah larut menjelang tengah malam. Lalu, bersama-sama staf, Saadillah segera mulai melakukan penyusunan naskah Pernyataan Berhenti Presiden. Setelah mendapatkan pokok-pokok dan arahan, Bambang Kesowo, waktu itu Wakil Sekretaris Kabinet, dan Soenarto Soedharmo, ketika itu Asisten Khusus Menteri Sekretaris Negara, mulai menyusun konsep awal. Sementara Yusril Ihza Mahendra, ketika itu Pembantu Asisten (Banas) Menteri Sekretaris Negara, memberikan masukan-masukan terutama dari segi hukum tata negara.

Konsep disusun secara bersama-sama, sebagaimana layaknya suatu pekerjaan staf. Bukan hasil kerja orang perorangan. Setelah konsep diteliti dan dikoreksi beberapa kali, pada pukul 03:00 menjelang subuh tanggal 21 Mei 1998 naskah pernyataan telah siap untuk diajukan kepada Presiden.
Naskah diajukan melalui prosedur yang sudah baku pada Sekretariat Negara. Konsep yang sudah diketik rapi diserahkan kepada Ajudan. Ajudan menaruh naskah itu di meja kerja Presiden.

Pernyataan Berhenti
Pagi harinya, Kamis, 21 Mei 1998 sekitar pukul 10:00 pagi di ruang upacara Istana Merdeka, yang lazim ketika itu disebut ruang kredensial, Presiden Soeharto menyampaikan pidato Pernyataan Berhenti Sebagai Presiden Republik Indonesia.

Dalam pidatonya itu Presiden Soeharto antara lain menyatakan: “Saya telah menyatakan rencana pembentukan Komite Reformasi dan mengubah susunan Kabinet Pembangunan VII. Namun demikian kenyataan hingga hari ini menunjukkan Komite Reformasi tersebut tidak dapat terwujud, karena tidak adanya tanggapan yang memadai terhadap rencana pembentukan Komite tersebut. Dalam keinginan untuk melaksanakan reformasi dengan cara yang sebaik-baiknya tadi, saya menilai bahwa dengan tidak dapat diwujudkannya Komite Reformasi maka perubahan susunan Kabinet Pembangunan VII menjadi tidak diperlukan lagi.”

“Dengan memperhatikan keadaan di atas, saya berpendapat sangat sulit bagi saya untuk dapat menjalankan tugas pemerintahan negara dan pembangunan dengan baik. Oleh karena itu, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 8 UUD 1945 dan setelah dengan sungguh-sungguh memperhatikan pandangan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dan pimpinan Fraksi-Fraksi yang ada di dalamnya, saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia, terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini, pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998.”

Selepas itu, dengan ditemani puteri sulungnya, Siti Hardiyanti Rukmana (Mbak Tutut) dan Saadillah Mursyid, Pak Harto melambaikan tangan meninggalkan Istana Merdeka pulang ke kediaman di Jalan Cendana 8. Ketika sampai di kediaman, sebelum duduk di ruang keluarga, Pak Harto mengangkat kedua belah tangan sambil mengucap: “Allahu Akbar. Lepas sudah beban yang terpikul di pundakku selama berpuluh-puluh tahun.” Kemudian, putera-puteri dan keluarga menyalaminya.

Kader Golkar pun Menghujat
Setelah itu, Pak Harto pun menjadi bulan-bulanan caci-maki dan hujatan. Bukan hanya dari orang-orang yang sebelumnya tidak sejalan dengan Pak Harto, melainkan lebih lagi dari para menteri dan tokoh-tokoh Golkar yang selama ini tak sungkan-sungkan melakukan berbagai cara untuk bisa mendekat. Bahkan BJ Habibie yang mengaku dibesarkan HM Soeharto juga tampak tanpa fatsoen politik mengambil sikap bahwa dalam politik tidak ada persahabatan yang kekal, hanya kepentinganlah yang abadi.

Mereka tidak segan-segan memosisikan Pak Harto dan keluarga Cendana ibarat keranjang sampah. Tempat pembuangan semua yang kotor. Bahwa semua kekotoran pada era Orde Baru ditimpakan ke pundak Pak Harto dan keluarganya. Sepertinya, HM Soeharto dan keluarganya sebagai satu-satunya yang melakukan korupsi pada era itu.

HM Soeharto pun ‘diasingkan’ dari Golkar yang dibesarkannya. Elit-elit Golkar malah yang duluan teriak agar Soeharto ditahan karena kejahatan-kejahatan yang dituduhkan kepadanya selama memerintah. Golkar yang sebelumnya lebih didominasi pengaruh ABRI tampak bergeser lebih didominasi elit-elit ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia).

Suatu tragedi tendensius konstitusi, yang kental diwarnai subjektivitas politik pun terjadi. Pada Sidang Istimewa MPR 13 November 1998 – MPR yang masih didominasi kekuatan Golkar hasil Pemilu 1997 – menetapkan Ketetapan MPR No.XI/MPR/1998. Pasal 4 ketetapan MPR itu berbunyi: “Upaya pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme harus dilakukan secara tegas terhadap siapapun juga, baik pejabat negara, mantan pejabat negara, keluarga, dan kroninya maupun pihak swasta/konglomerat termasuk mantan Presiden Soehar-to dengan tetap memperhatikan prinsip praduga tidak bersalah dan hak-hak asasi manusia.”

Penyebutan nama orang secara eksplisit – mantan Presiden Soeharto – dalam pasal ini tampak tendensius, absurd dan sangat diwarnai sifat subjektivitas politik serta di luar kelaziman sistem ketatanegaraan Indonesia. Bukankah sebaiknya format suatu Tap MPR merupakan garis-garis umum dari suatu kebijakan negara? Jadinya, pasal ini seperti hendak diposisikan hanya berlaku kepada mantan Presiden Soeharto, tetapi tidak berlaku bagi mantan presiden yang lainnya.
Tampaknya, itulah puncak pengkhianatan beberapa mantan menteri dan elit Golkar yang dibesarkannya. Kendati Pak Harto tidak pernah mengatakan secara eksplisit bahwa mereka ini mengkhianatinya. Tapi sikapnya yang sampai hari ini belum bersedia menerima kunjungan BJ Habibie dan beberapa mantan menteri dan elit Golkar lainnya bisa dipahami berbagai pihak sebagai indikasi ke arah itu.

Pak Harto pun menunjukkan ketabahan dan keteguhannya. Ia pun akhirnya sempat diadili dengan tuduhan korupsi, penyalahgunaan dana yayasan-yayasan yang didirikannya. Ia menyatakan bersedia mempertanggungjawabkan dana yayasan itu. Tapi, ia pun jatuh sakit yang menyebabkan proses peradilannya dihentikan.

Tapi tidak semua mantan menterinya tega mengkhianat, tidak mempunyai moral politik. Ada beberapa yang justru makin dekat dengannya secara pribadi setelah bukan lagi berkuasa. Dua di antaranya adalah Haryono Suyono, mantan Menteri Negara Kependudukan dan Kepala BKKBN dan Saadillah Mursyid, mantan Menteri Sekretaris Negara.

Saadillah menyatakan: “Mudah-mudahan saya terhindar dari orang-orang yang semasa Pak Harto memegang jabatan Presiden, selalu mendekat-dekat, menjilat dan mencari muka. Pada waktu Pak Harto tidak lagi menjadi Presiden orang-orang itu pula yang bersuara lantang menghujat, mencaci, melempar segala kesalahan kepada Pak Harto. Kelompok orang-orang seperti itu memperoleh kutukan Allah dan bagi mereka tempat kediaman yang buruk, jahanam (Al Qur‘an, Surah Ar Ra’ad ayat 25).” ?ch robin simanullang, wawancara dan berbagai sumber. (Majalah Tokoh Indonesia No.24)

***TokohIndonesia.com (Ensiklopedi Tokoh Indonesia)

 

Rela Mundur Hindari Pertumpahan Darah

. :
Artikel
Diskusi
Update Konten
Rela Mundur Hindari Pertumpahan Darah
HM Soeharto || TokohIndonesia.com – Ist

Pekerjaan Utama:
Presiden RI Kedua (1966-1988)

Show CV

Nama:

Jenderal Besar TNI HM Soeharto

Lahir:

Kemusuk, Argomulyo, Godean, 8 Juni 1921

Meninggal:

Jakarta, 27 Januari 2008

Agama:

Islam

Jabatan Terakhir:

Presiden Republik Indonesia (1966-1998)

Pangkat:

Jenderal Besar (Bintang Lima)

Isteri:

Ibu Tien Soeharto ( Siti Hartinah, Menikah: Solo, 26 Desember 1947)

Anak:
  • Siti Hardijanti Hastuti (Tutut)
  • Sigit Harjojudanto (Sigit)
  • Bambang Trihatmodjo (Bambang)
  • Siti Hediati Harjadi (Titik)
  • Hutomo Mandala Putra (Tommy)
  • Siti Hutami Endang Adiningsih (Mamiek)
Ayah:

Kertosudiro

Ibu:

Sukirah

Pendidikan Umum:
  • Sekolah Ongko Loro di Kemusu (1929-1931)
  • Sekolah Rakyat di Wuryantoro, Wonogiri (1931-1935)
  • SMP di Yogyakarta (1935-1939)
  • SMA (C) di Semarang (1956)
Pendidikan Militer:
  • Pendidikan Dasar Militer KNIL (1940)
  • Sekolah Kader Kopral (1940)
  • Sekolah Kader Sersan (1941)
  • Sekolah Perwira untuk Tjudancho (1944)
  • Kursus C-II (1956)
  • SSKAD, Bandung (1959-1960)
Karir:
  • Tentara PETA (Pembela Tanah Air).
  • Dan Yon Brigade ”O” (1945-1950)
  • Komandan Brigade Pragola Sub Teritorium IV Jawa Tengah (1953)
  • Komandan Resimen Infanteri 15 (1953)
  • Kepala Staf Teritorium IV Divisi Diponegoro (1956)
  • Deputi I Kasad (1960)
  • Ketua Komite Ad Hoc Retooling TNI-AD (1960)
  • Atase Militer RI di Beograd, Paris, dan Bonn (1961)
  • Panglima Mandala Pembebasan Irian Barat (1962) ;
  • Panglima Kostrad (1963-1965)
  • Pimpinan Sementara TNI-AD (1965)
  • Panglima TNI-AD (1966)
  • Menteri Pertahanan Republik Indonesia (28 Maret 1966 – 17 Oktober 1967
  • Panglima ABRI/Menteri Pertahanan (17 Oktober 1967 – 28 Maret 1973)
  • Penjabat Presiden RI (1967)
  • Presiden RI (1967-1998)
Karier:
  • Pembantu klerk bank desa di Wuryantoro tahun 1940.
  • Anggota Kepolisian di Yogyakarta tahun 1942
  • Shodancho PETA tahun 1943
  • Tjudanco PETA tahun 1944
  • Komandan Kompi, Komandan Batalyon, Komandan Brigade, Komandan WK (Wehr Kreise) tahun 1945-1950 di Yogyakarta
  • Komandan Brigade Mataram tahun 1950.
  • Komandan Brigade Pragola tahun 1951-1953 di Solo.
  • Komandan Resimen 15 tahun 1953-1956.
  • Perwira Menengah yang diberbantukan Kastaf untuk mengikuti Planning SUAD tahun 1956
  • Kepala Staf Teritorial IV tahun 1956 di Semarang.
  • Pejabat Panglima Teritorial IV/Pang Terr. IV tahun 1956-1959 di Semarang sekaligus merangkap sebagai Dewan Kurator AMN tahun 1957-1959.
  • Deputy I Kasad tahun 1960-1961.
  • Deputy I Kasad merangkap Ketua Adhoc Retolong Depad, merangkap Panglima Korps Tentara I Tjaduad, merangkap Panglima Konud AD tahun 1961
  • Panglima Mandala tahun 1962-1963, merangkap DEJANID tahun 1962.
  • Panglima KOSTRAD tahun 1963-1965.
  • Menteri Pangad/Kastaf KOTI tahun 1966.
  • Menteri/Panglima AD, merangkap Wakil Perdana Menteri ad interim Hankam, tanggal 27 Maret 1966.
  • Ketua Presidium Kabinet Ampera
  • Menteri Utama Hankam, merangkap Kastaf KOTI dan Menteri Panglima AD pada tanggal 1 Juli 1966.
  • Penjabat Presiden RI tanggal 22 Juli 1966-28 Maret 1968
  • Presiden RI periode 1968-1973.
  • Presiden RI periode 1973-1983.
  • Presiden RI periode 1983-1988.
  • Presiden RI periode 1988-1993.
  • Presiden RI periode 1993-1998.
Kegiatan Internasional:
  • Pendiri Asean
  • Ketua Gerakan Non-Blok tahun 1992.
  • Tuan rumah penyelenggaraan pertemuan para Kepala-kepala Negara anggota APEC tahun 1994
Kegiatan Sosial:
  • Pendiri Yayasan-Yayasan:
    • HARAPAN KITA (Ketua)
    • DHARMAIS (Ketua)
    • TRIKORA (Ketua)
    • SUPERSEMAR (Ketua)
    • DANA GOTONG ROYONG KEMANUSIAAN (Ketua)
    • AMAL BHAKTI MUSLIM PANCASILA (Ketua)
    • DAKAB (Ketua)
    • DANA SEJAHTERA MANDIRI (Ketua)
    • PURNA BHAKTI PERTIWI (Pelindung)
Hobby:

Memancing, berkuda, berburu, sepak bola, golf, dan tenis

Alamat:

Jalan Cendana No.8, Menteng
Jakarta Pusat

Hide CV

Setelah berkuasa dan mengabdi selama 32 tahun, Pak Harto meletakkan jabatan presiden dan menyerahkannya kepada BJ Habibie, Kamis 21 Mei 1998. Dia meletakkan jabatan secara sukarela, padahal dia masih didukung Jajaran TNI dan berbagai komponen bangsa.

Article Index
Rela Mundur Hindari Pertumpahan Darah
02 Satria Dari Desa Kemusuk
03 Serangan Umum 1 Maret 1949
04 Tak Lupa pada Akarnya
05 G-30-S/PKI dan Isu Dewan Jenderal
06 Mikul Dhuwur Mendhem Jero
07 Malah Dituduh Terkait G-30-S/PKI
All Pages
Page 1 of 7

K eputusan pengunduran dirinya mengejutkan, bukan semata-mata karena desakan demonstrasi mahasiswa, melainkan lebih akibat pengkhianatan para pembantu dekatnya yang sebelumnya menjilat, ABS dan ambisius tanpa fatsoen politik.

Setelah Pak Harto meletakkan jabatan, bukan hanya yang berseberangan dengannya yang memaki dan menghujatnya, tetapi juga beberapa mantan pembantunya. Dia dihujat dan dipojokkan seolah-olah tak pernah berbuat baik untuk bangsa dan negaranya.

Apalagi kala itu, dia telah hidup sendirian. Sebelumnya, dia telah kehilangan ‘inspirasi’ dan ‘teman sehati’ setelah Ibu Tien Soeharto, isteri yang dicintainya, meninggal dunia (Minggu 28 April 1996). Pak Harto bukan pria satu-satunya yang merasakan dukungan dan keberadaan isterinya menjadi penopang kekuatan. Salah satu contoh, Bill Clinton mungkin sudah akan jatuh sebelum waktunya jika tak ditopang isterinya Hillary Clinton.

Pak Harto tidak segera mencari pengganti isterinya. Kesepiannya seperti teratasi atas dorongan pengabdian kepada bangsa dan negaranya. Ia menghabiskan waktunya dalam mengemban tugas beratnya sebagai presiden. Apalagi para pembantunya selalu memberinya laporan dan harapan yang mendorongnya untuk tetap bersedia menjabat presiden. Bahkan, bersama pembantunya (menterinya) BJ Habibie, ia bisa berjam-jam berbicara. Tak jarang para staf harus menyediakan mie instan jika menunggui pertemuan mereka itu.

Rakyat bangsa ini tentu masih ingat. Seusai Pemilu 1997 dan sebelum Sidang Umum MPR, Maret 1998, para pembantunya, di antaranya Harmoko, selaku Ketua Umum DPP Golkar, menyatakan akan tetap mencalonkan Soeharto sebagai presiden 1998-2003. Tapi, pada HUT Golkar ke-33, Oktober 1997 itu, HM Soeharto justru mengembalikan pernyataan itu untuk dicek ulang: “Apakah rakyat sungguh-sungguh masih menginginkan saya menjadi presiden?”

Setelah berselang beberapa bulan, tepatnya tanggal 20 Januari 1998, tiga pimpinan Keluarga Besar Golkar atau yang lazim disebut Tiga Jalur Golkar, yakni jalur Golkar (Harmoko), jalur ABRI (Feisal Tanjung) dan jalur Birokrasi (Yogie SM), datang ke Bina Graha melaporkan hasil pengecekan ulang keinginan rakyat dalam pencalonan HM Soeharto sebagai Presiden RI.

Saat itu, mereka melaporkan bahwa “ternyata rakyat memang hanya mempunyai satu calon Presiden RI untuk periode 1998-2003 yaitu HM Soeharto,” kata Harmoko mengumumkan kepada pers usai melapor kepada Pak Harto. “Mayoritas rakyat Indonesia memang tetap menghendaki Bapak Haji Muhammad Soeharto untuk dicalonkan sebagai Presiden RI masa bakti 1998-2003,” tutur Harmoko yang didampingi M Yogie SM dan Jenderal TNI Feisal Tanjung ketika itu.

Menurut Harmoko, Jenderal TNI (Purn) H Muhammad Soeharto, setelah menerima hasil pengecekan itu, menyatakan bersedia dicalonkan kembali sebagai Presiden RI masa bakti 1998-2003. Selain mengumumkan kesediaan Pak Harto dipilih kembali sebagai Presiden RI, menurut Harmoko, Keluarga Besar Golkar juga membuat kriteria untuk calon Wakil Presiden, antara lain memahami ilmu pengetahuan dan teknologi. Pernyataan ini mengarah kepada BJ Habibie.

Dari hasil pengecekan yang dilakukan oleh keluarga besar Golkar itu, masih menurut Harmoko, Soeharto menghargai kepercayaan sebagian besar rakyat Indonesia tersebut walaupun harus ada pengorbanan bagi kepentingan keluarganya. Tetapi untuk kepentingan bangsa dan negara, Haji Muhammad Soeharto tidak mungkin menghindar dari tanggung jawab sebagai patriot dan pejuang bangsa.

“Dengan adanya kepercayaan rakyat ini tidak membuat Bapak Haji Muhammad Soeharto bersikap ‘tinggi glanggang colong playu.’ Itu istilah Pak Harto yang artinya tidak meninggalkan tanggung jawab dan mengelak dari kepercayaan rakyat tersebut demi kepentingan negara dan bangsa,” tegas Harmoko.

Pengkhianatan Digulirkan
Tapi, ternyata itulah awal sebuah tragedi pengkhianatan digulirkan. HM Soeharto memang terpilih kembali menjadi Presiden periode 1998-2003 pada Sidang Umum MPR, 1-11 Maret 1998. Didampingi BJ Habibie sebagai wakil presiden.

Namun, komponen mahasiswa dan berbagai kepentingan kelompok masyarakat terus melancarkan demonstrasi meminta Presiden Soeharto dan Wapres BJ Habibie turun serta Golkar dibubarkan. Saat itu, Pak Harto masih terlihat yakin bahwa demonstrasi itu akan surut dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi. Maka pada awal Mei 1998, ia berangkat ke Kairo, Mesir, untuk menghadiri KTT G-15.

Beberapa hari sebelum berangkat, adik kandung seibunya, H Probosutedjo, yang terkenal kritis kepadanya, meminta untuk jangan pergi karena situasi dalam negeri. Namun, Pak Harto merasa tidak patut untuk tidak pergi, karena posisinya kala itu bukan sekadar mewakili Indonesia tetapi juga mewakili ASEAN dan Gerakan Non Blok.

Saat berangkat, di bandara Halim Perdanakusuma, ia dilepas Wakil Presiden BJ Habibie, Pangab Feisal Tanjung, juga Ketua Harian ICMI Tirto Sudiro dan sejumlah menteri lainnya yang sebagian di antaranya kemudian mengkhianatinya.

Tragedi Mei
Sementara, sepeninggal Pak Harto, dalam beberapa hari kemudian, suasana Jakarta semakin mencekam. Selain akibat demonstrasi mahasiswa makin marak, juga tersiar isu terjadi sesuatu misteri dalam tubuh ABRI. Misteri itu diwarnai arah pengelompokan dalam tubuh militer itu. Selain banyak aktivis pro reformasi ‘hilang’ entah ke mana, juga diisukan ribuan anggota militer ‘menghilang’ dari kesatuannya membawa persenjataan lengkap dan amunisi cadangan.

“Apa yang sesungguhnya sedang terjadi di Indonesia, adalah suatu tanda tanya besar yang harus segera dicari jawabannya. Apakah suatu power game sedang dimainkan di Indonesia? Siapa yang bermain dengan kelompok bersenjata, serta bagaimana peta kekuatan gerakan sipil? Adalah sesuatu yang harus kita analisa bersama,” tulis sebuah majalah ketika itu. Beberapa pertanyaan yang sampai hari ini tetap misterius.

Suasana makin mencekam, pada 12 Mei 1998, akibat terjadinya penembakan mahasiswa di kampus Universitas Trisakti, yang kemudian dikenal sebagai Tragedi Trisakti. Empat orang mahasiswa gugur. Banyak orang menduga penembakan ini sengaja direkayasa saat Pak Harto berada di luar negeri. Apalagi hingga saat ini penanganan tragedi ini masih misterius.

Rekayasa yang mengakibatkan gugurnya mahasiswa itu, mengundang ‘kemarahan’ para aktivis mahasiswa. Hampir di seluruh kampus terjadi demonstrasi. Bahkan sebagian mulai keluar dari kampusnya. Bersamaan dengan itu, terjadi pembakaran mobil di sekitar parkir dekat Universitas Trisakti.

Bahkan, 13 Mei 1998, mahasiswa seperti dipancing untuk keluar dari kampusnya. Situasi di Universitas Katolik Atmajaya Jakarta, contohnya, justru mengundang tanda tanya. Ada sekelompok demonstran yang melempari mahasiswa dalam kampus itu karena mereka tidak keluar dari kampusnya. Para mahasiswa tetap berada dalam kampus dalam suasana berkabung.

Besoknya, 14 Mei 1998, terjadilah malapetaka di Jakarta. Warga keturunan Cina menjadi sasaran. Pertokoan dan pusat-pusat perbelanjaan dibakar. Saat itu, Jakarta seperti tak punya petugas keamanan. Sementara para petinggi ABRI berada di Malang. Di lapangan sangat terasa ada provokator yang menggerakkan. Di beberapa tempat, ada teriakan: “Mahasiswa datang… mahasiawa datang!” Padahal, hari itu, tengah berkabung di kampus masing-masing.

Penjarahan terjadi di mana-mana, keadaan kacau. “Saya berusaha menghubungi Wapres BJ Habibie tapi tidak berhasil. Sama Wiranto juga tidak berhasil. Tidak ada satu pun yang bertindak pada tanggal 14 Mei itu,” kata Probosutedjo mengungkap pengalamannya kala itu.

Dalam kondisi chaos itu, rupanya mahasiswa sangat jeli. Tampaknya, mereka menghindari dijadikan kambing-hitam. Karena hari itu, dan besoknya, tidak ada demonstrasi mahasiswa yang keluar dari kampusnya. Bahkan ada beberapa mahasiswa yang sebelumnya tidak biasa ikut demonstrasi, diminta pimpinan fakultasnya untuk tidak pulang dari kampus daripada terjebak di jalan yang penuh kerumunan.

Situasi ini memaksa HM Soeharto pulang lebih cepat dari jadual kunjungan di Mesir. Sebelum pulang, beredar isu bahwa ia akan dihadang oleh mahasiswa. Tampaknya ada pihak yang berkeinginan agar Pak Harto jangan pulang. Tapi Pak Harto tetap pulang. Dan, memang tidak terjadi penghadangan seperti diisukan sebelumnya.

Sebelum pulang, di hadapan warga Indonesia di Mesir, Pak Harto menyatakan bersedia mundur jika rakyat menghendakinya. Saat itu, ia menegaskan tidak akan menggunakan kekuatan bersenjata melawan mahasiswa dan kehendak rakyat.

Setiba di Jakarta, HM Soeharto kemudian mengundang beberapa tokoh masyarakat, di antaranya Abdurrahman Wahid dan Nurcholis Madjid, tanpa Amien Rais dan Adi Sasono, untuk membicarakan pembentukan Komite Reformasi. Ia juga berencana merombak kabinetnya menjadi Kabinet Reformasi. Pak Harto menawarkan reformasi secara gradual untuk mencegah terjadinya keguncangan.

Ia juga menerima rombongan rektor Universitas Indonesia. Mereka ini datang untuk meminta Presiden Soeharto berhenti dengan hormat. HM Soeharto mempersilahkan mereka menyampaikan aspirasi itu melalui MPR.

Kemudian, demonstrasi mahasiswa diarahkan ke gedung MPR/DPR. Mereka dibiarkan menduduki gedung legislatif itu. Harmoko, yang menjabat Ketua MPR dan pimpinan MPR lainnya menampung desakan mahasiswa yang meminta Pak Harto turun. Di hadapan para mahasiswa itu, Harmoko menyatakan bahwa pimpinan MPR setuju dengan desakan mahasiswa untuk meminta Pak Harto mundur. Harmoko seperti tak terpengaruh atas pernyataannya saat meminta kesediaan Pak Harto untuk dicalonkan kembali menjadi presiden jauh hari sebelum SU MPR.

Pernyataan Harmoko ini kemudian dijelaskan (dibantah) Pangab Jenderal Wiranto sebagai bukan pernyataan institusi tapi lebih merupakan pernyataan pribadi.

HM Soeharto tentu dengan cermat terus mengikuti perkembangan itu. Sampai sore tanggal 20 Mei 1998, tampaknya ia masih yakin akan bisa mengatasi keadaan secara damai dengan membentuk Komite Reformasi dan merombak kabinet menjadi Kabinet Reformasi. Tapi keinginan baik Pak Harto ini disambut dingin berbagai kalangan bahkan tragisnya ditolak sebagian pembantunya (menteri) yang dibesarkannya.

Hindari Pertumpahan Darah
Rupanya inilah detik-detik terakhir ia menjabat presiden. Hari itu, Rabu 20 Mei 1998 sekitar pukul 19:30, Pak Harto menerima Mantan Wakil Presiden Sudharmono di kediaman Jalan Cendana 8 Jakarta. Saat itu, menurut Sudharmono, Presiden Soeharto menyatakan tetap akan melaksanakan tugas-tugas kepresidenan dan segera akan mengumumkan pembentukan Komite Reformasi serta mengadakan perubahan susunan Kabinet Pembangunan VII.

Sekitar setengah jam berikutnya, pukul 20.00, Wakil Presiden BJ Habibie menghadap Pak Harto. Lalu sekitar pukul 20:30, Saadillah Mursyid diminta menemui Presiden Soeharto yang sedang bersama Wakil Presiden B.J. Habibie di ruang tamu kediaman Jalan Cendana 8 itu.

Di hadapan Wakil Presiden BJ Habibie, Presiden Soeharto meminta Saadillah Mursyid, Menteri Sekretaris Negara, mempersiapkan naskah final: Keputusan Presiden tentang Komite Reformasi dan Keputusan Presiden tentang Pembentukan Kabinet Reformasi.

Saat itu, Presiden Soeharto menyatakan akan mengumumkan dan melaksanakan pelantikannya besok, Kamis 21 Mei 1998. Untuk keperluan itu Presiden Soeharto juga minta agar ruang upacara atau yang lazim disebut ruang kredensial di Istana Merdeka dipersiapkan.

Kemudian Wakil Presiden B.J Habibie pulang. Sementara itu, sebanyak empat belas orang menteri membuat pernyataan tidak bersedia ikut serta dalam Kabinet Reformasi yang direncanakan Pak Harto. Mereka itu adalah para menteri yang sebelumnya dibesarkan Pak Harto.

Lalu, sekitar pukul 21:00, setelah BJ Habibie pulang, Saadillah Mursyid mohon untuk bisa melanjutkan bertemu dengan Pak Harto. Dalam kesempatan itu, Saadillah Mursyid melaporkan bahwa sejumlah orang-orang yang direncanakan untuk menjadi anggota Komite Reformasi telah menyatakan menolak. Saadillah juga melaporkan adanya informasi bahwa empat belas orang menteri yang direncanakan akan duduk dalam Kabinet Reformasi menyatakan tidak bersedia ikut serta dalam Kabinet. Setelah itu, Saadillah pulang.

Tapi sekitar pukul 21:40, Saadillah Mursyid diminta menemui Presiden Soeharto lagi. Saadillah bergegas menuju ruangan di tempat biasanya Presiden menerima tamu, termasuk menerima para menteri. Saadillah terkejut karena Presiden tidak ada di ruangan itu. Ketika ditanyakan, barulah ajudan memberitahu-kan bahwa Presiden Soeharto menunggu di ruang kerja pada bagian kediaman pribadi.

Sekitar pukul 22:15 hari Rabu 20 Mei 1998 itu, HM Soeharto mempersilakan Saadillah duduk di sebelahnya. Kursi hanya ada satu, di situ HM Soeharto duduk. Lalu Saadillah dipersilahkan menggeser puff, sebuah tempat duduk empat persegi, agar bisa lebih dekat.

Setelah hening sejenak, kemudian HM Soeharto mengatakan: “Segala usaha untuk menyelamatkan bangsa dan negara telah kita lakukan. Tetapi Tuhan rupanya berkehendak lain. Bentrokan antara mahasiswa dan ABRI tidak boleh sampai terjadi. Saya tidak mau terjadi pertumpahan darah. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk berhenti sebagai Presiden, menurut Pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945.”

Lalu, kepada Saadillah sebagai Menteri Sekretaris Negara, diminta untuk mempersiapkan empat hal. Pertama, konsep ‘Pernyataan Berhenti dari jabatan Presiden RI’; Kedua, memberitahu pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat bahwa permintaan pimpinan DPR untuk bertemu dan melakukan konsultasi dengan Presiden akan dilaksanakan hari Kamis, 21 Mei 1998 pukul 09:00 di ruang Jepara Istana Merdeka; Ketiga, memberitahu Wakil Presiden BJ Habibie agar hadir di Istana Merdeka hari Kamis tanggal 21 Mei 1998 pukul 09:00 dan agar siap untuk mengucapkan Sumpah Jabatan Presiden di hadapan Ketua Mahkamah Agung; Keempat, memohon kehadiran Ketua Mahkamah Agung di Istana Merdeka hari Kamis 21 Mei 1998 pukul 09:00.

Saadillah pun segera memberitahu Pimpinan DPR, Wakil Presiden dan Ketua Mahkamah Agung melalui telepon. Malam sudah larut menjelang tengah malam. Lalu, bersama-sama staf, Saadillah segera mulai melakukan penyusunan naskah Pernyataan Berhenti Presiden. Setelah mendapatkan pokok-pokok dan arahan, Bambang Kesowo, waktu itu Wakil Sekretaris Kabinet, dan Soenarto Soedharmo, ketika itu Asisten Khusus Menteri Sekretaris Negara, mulai menyusun konsep awal. Sementara Yusril Ihza Mahendra, ketika itu Pembantu Asisten (Banas) Menteri Sekretaris Negara, memberikan masukan-masukan terutama dari segi hukum tata negara.

Konsep disusun secara bersama-sama, sebagaimana layaknya suatu pekerjaan staf. Bukan hasil kerja orang perorangan. Setelah konsep diteliti dan dikoreksi beberapa kali, pada pukul 03:00 menjelang subuh tanggal 21 Mei 1998 naskah pernyataan telah siap untuk diajukan kepada Presiden.
Naskah diajukan melalui prosedur yang sudah baku pada Sekretariat Negara. Konsep yang sudah diketik rapi diserahkan kepada Ajudan. Ajudan menaruh naskah itu di meja kerja Presiden.

Pernyataan Berhenti
Pagi harinya, Kamis, 21 Mei 1998 sekitar pukul 10:00 pagi di ruang upacara Istana Merdeka, yang lazim ketika itu disebut ruang kredensial, Presiden Soeharto menyampaikan pidato Pernyataan Berhenti Sebagai Presiden Republik Indonesia.

Dalam pidatonya itu Presiden Soeharto antara lain menyatakan: “Saya telah menyatakan rencana pembentukan Komite Reformasi dan mengubah susunan Kabinet Pembangunan VII. Namun demikian kenyataan hingga hari ini menunjukkan Komite Reformasi tersebut tidak dapat terwujud, karena tidak adanya tanggapan yang memadai terhadap rencana pembentukan Komite tersebut. Dalam keinginan untuk melaksanakan reformasi dengan cara yang sebaik-baiknya tadi, saya menilai bahwa dengan tidak dapat diwujudkannya Komite Reformasi maka perubahan susunan Kabinet Pembangunan VII menjadi tidak diperlukan lagi.”

“Dengan memperhatikan keadaan di atas, saya berpendapat sangat sulit bagi saya untuk dapat menjalankan tugas pemerintahan negara dan pembangunan dengan baik. Oleh karena itu, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 8 UUD 1945 dan setelah dengan sungguh-sungguh memperhatikan pandangan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dan pimpinan Fraksi-Fraksi yang ada di dalamnya, saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia, terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini, pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998.”

Selepas itu, dengan ditemani puteri sulungnya, Siti Hardiyanti Rukmana (Mbak Tutut) dan Saadillah Mursyid, Pak Harto melambaikan tangan meninggalkan Istana Merdeka pulang ke kediaman di Jalan Cendana 8. Ketika sampai di kediaman, sebelum duduk di ruang keluarga, Pak Harto mengangkat kedua belah tangan sambil mengucap: “Allahu Akbar. Lepas sudah beban yang terpikul di pundakku selama berpuluh-puluh tahun.” Kemudian, putera-puteri dan keluarga menyalaminya.

Kader Golkar pun Menghujat
Setelah itu, Pak Harto pun menjadi bulan-bulanan caci-maki dan hujatan. Bukan hanya dari orang-orang yang sebelumnya tidak sejalan dengan Pak Harto, melainkan lebih lagi dari para menteri dan tokoh-tokoh Golkar yang selama ini tak sungkan-sungkan melakukan berbagai cara untuk bisa mendekat. Bahkan BJ Habibie yang mengaku dibesarkan HM Soeharto juga tampak tanpa fatsoen politik mengambil sikap bahwa dalam politik tidak ada persahabatan yang kekal, hanya kepentinganlah yang abadi.

Mereka tidak segan-segan memosisikan Pak Harto dan keluarga Cendana ibarat keranjang sampah. Tempat pembuangan semua yang kotor. Bahwa semua kekotoran pada era Orde Baru ditimpakan ke pundak Pak Harto dan keluarganya. Sepertinya, HM Soeharto dan keluarganya sebagai satu-satunya yang melakukan korupsi pada era itu.

HM Soeharto pun ‘diasingkan’ dari Golkar yang dibesarkannya. Elit-elit Golkar malah yang duluan teriak agar Soeharto ditahan karena kejahatan-kejahatan yang dituduhkan kepadanya selama memerintah. Golkar yang sebelumnya lebih didominasi pengaruh ABRI tampak bergeser lebih didominasi elit-elit ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia).

Suatu tragedi tendensius konstitusi, yang kental diwarnai subjektivitas politik pun terjadi. Pada Sidang Istimewa MPR 13 November 1998 – MPR yang masih didominasi kekuatan Golkar hasil Pemilu 1997 – menetapkan Ketetapan MPR No.XI/MPR/1998. Pasal 4 ketetapan MPR itu berbunyi: “Upaya pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme harus dilakukan secara tegas terhadap siapapun juga, baik pejabat negara, mantan pejabat negara, keluarga, dan kroninya maupun pihak swasta/konglomerat termasuk mantan Presiden Soehar-to dengan tetap memperhatikan prinsip praduga tidak bersalah dan hak-hak asasi manusia.”

Penyebutan nama orang secara eksplisit – mantan Presiden Soeharto – dalam pasal ini tampak tendensius, absurd dan sangat diwarnai sifat subjektivitas politik serta di luar kelaziman sistem ketatanegaraan Indonesia. Bukankah sebaiknya format suatu Tap MPR merupakan garis-garis umum dari suatu kebijakan negara? Jadinya, pasal ini seperti hendak diposisikan hanya berlaku kepada mantan Presiden Soeharto, tetapi tidak berlaku bagi mantan presiden yang lainnya.
Tampaknya, itulah puncak pengkhianatan beberapa mantan menteri dan elit Golkar yang dibesarkannya. Kendati Pak Harto tidak pernah mengatakan secara eksplisit bahwa mereka ini mengkhianatinya. Tapi sikapnya yang sampai hari ini belum bersedia menerima kunjungan BJ Habibie dan beberapa mantan menteri dan elit Golkar lainnya bisa dipahami berbagai pihak sebagai indikasi ke arah itu.

Pak Harto pun menunjukkan ketabahan dan keteguhannya. Ia pun akhirnya sempat diadili dengan tuduhan korupsi, penyalahgunaan dana yayasan-yayasan yang didirikannya. Ia menyatakan bersedia mempertanggungjawabkan dana yayasan itu. Tapi, ia pun jatuh sakit yang menyebabkan proses peradilannya dihentikan.

Tapi tidak semua mantan menterinya tega mengkhianat, tidak mempunyai moral politik. Ada beberapa yang justru makin dekat dengannya secara pribadi setelah bukan lagi berkuasa. Dua di antaranya adalah Haryono Suyono, mantan Menteri Negara Kependudukan dan Kepala BKKBN dan Saadillah Mursyid, mantan Menteri Sekretaris Negara.

Saadillah menyatakan: “Mudah-mudahan saya terhindar dari orang-orang yang semasa Pak Harto memegang jabatan Presiden, selalu mendekat-dekat, menjilat dan mencari muka. Pada waktu Pak Harto tidak lagi menjadi Presiden orang-orang itu pula yang bersuara lantang menghujat, mencaci, melempar segala kesalahan kepada Pak Harto. Kelompok orang-orang seperti itu memperoleh kutukan Allah dan bagi mereka tempat kediaman yang buruk, jahanam (Al Qur‘an, Surah Ar Ra’ad ayat 25).” ?ch robin simanullang, wawancara dan berbagai sumber. (Majalah Tokoh Indonesia No.24)

***TokohIndonesia.com (Ensiklopedi Tokoh Indonesia)

 

Semua Yayasan Bukan Milik Keluarga

. :
Artikel
Diskusi
Update Konten
Semua Yayasan Bukan Milik Keluarga
HM Soeharto || TokohIndonesia.com – Ist

Pekerjaan Utama:
Presiden RI Kedua (1966-1988)

Show CV

Nama:

Jenderal Besar TNI HM Soeharto

Lahir:

Kemusuk, Argomulyo, Godean, 8 Juni 1921

Meninggal:

Jakarta, 27 Januari 2008

Agama:

Islam

Jabatan Terakhir:

Presiden Republik Indonesia (1966-1998)

Pangkat:

Jenderal Besar (Bintang Lima)

Isteri:

Ibu Tien Soeharto ( Siti Hartinah, Menikah: Solo, 26 Desember 1947)

Anak:
  • Siti Hardijanti Hastuti (Tutut)
  • Sigit Harjojudanto (Sigit)
  • Bambang Trihatmodjo (Bambang)
  • Siti Hediati Harjadi (Titik)
  • Hutomo Mandala Putra (Tommy)
  • Siti Hutami Endang Adiningsih (Mamiek)
Ayah:

Kertosudiro

Ibu:

Sukirah

Pendidikan Umum:
  • Sekolah Ongko Loro di Kemusu (1929-1931)
  • Sekolah Rakyat di Wuryantoro, Wonogiri (1931-1935)
  • SMP di Yogyakarta (1935-1939)
  • SMA (C) di Semarang (1956)
Pendidikan Militer:
  • Pendidikan Dasar Militer KNIL (1940)
  • Sekolah Kader Kopral (1940)
  • Sekolah Kader Sersan (1941)
  • Sekolah Perwira untuk Tjudancho (1944)
  • Kursus C-II (1956)
  • SSKAD, Bandung (1959-1960)
Karir:
  • Tentara PETA (Pembela Tanah Air).
  • Dan Yon Brigade ”O” (1945-1950)
  • Komandan Brigade Pragola Sub Teritorium IV Jawa Tengah (1953)
  • Komandan Resimen Infanteri 15 (1953)
  • Kepala Staf Teritorium IV Divisi Diponegoro (1956)
  • Deputi I Kasad (1960)
  • Ketua Komite Ad Hoc Retooling TNI-AD (1960)
  • Atase Militer RI di Beograd, Paris, dan Bonn (1961)
  • Panglima Mandala Pembebasan Irian Barat (1962) ;
  • Panglima Kostrad (1963-1965)
  • Pimpinan Sementara TNI-AD (1965)
  • Panglima TNI-AD (1966)
  • Menteri Pertahanan Republik Indonesia (28 Maret 1966 – 17 Oktober 1967
  • Panglima ABRI/Menteri Pertahanan (17 Oktober 1967 – 28 Maret 1973)
  • Penjabat Presiden RI (1967)
  • Presiden RI (1967-1998)
Karier:
  • Pembantu klerk bank desa di Wuryantoro tahun 1940.
  • Anggota Kepolisian di Yogyakarta tahun 1942
  • Shodancho PETA tahun 1943
  • Tjudanco PETA tahun 1944
  • Komandan Kompi, Komandan Batalyon, Komandan Brigade, Komandan WK (Wehr Kreise) tahun 1945-1950 di Yogyakarta
  • Komandan Brigade Mataram tahun 1950.
  • Komandan Brigade Pragola tahun 1951-1953 di Solo.
  • Komandan Resimen 15 tahun 1953-1956.
  • Perwira Menengah yang diberbantukan Kastaf untuk mengikuti Planning SUAD tahun 1956
  • Kepala Staf Teritorial IV tahun 1956 di Semarang.
  • Pejabat Panglima Teritorial IV/Pang Terr. IV tahun 1956-1959 di Semarang sekaligus merangkap sebagai Dewan Kurator AMN tahun 1957-1959.
  • Deputy I Kasad tahun 1960-1961.
  • Deputy I Kasad merangkap Ketua Adhoc Retolong Depad, merangkap Panglima Korps Tentara I Tjaduad, merangkap Panglima Konud AD tahun 1961
  • Panglima Mandala tahun 1962-1963, merangkap DEJANID tahun 1962.
  • Panglima KOSTRAD tahun 1963-1965.
  • Menteri Pangad/Kastaf KOTI tahun 1966.
  • Menteri/Panglima AD, merangkap Wakil Perdana Menteri ad interim Hankam, tanggal 27 Maret 1966.
  • Ketua Presidium Kabinet Ampera
  • Menteri Utama Hankam, merangkap Kastaf KOTI dan Menteri Panglima AD pada tanggal 1 Juli 1966.
  • Penjabat Presiden RI tanggal 22 Juli 1966-28 Maret 1968
  • Presiden RI periode 1968-1973.
  • Presiden RI periode 1973-1983.
  • Presiden RI periode 1983-1988.
  • Presiden RI periode 1988-1993.
  • Presiden RI periode 1993-1998.
Kegiatan Internasional:
  • Pendiri Asean
  • Ketua Gerakan Non-Blok tahun 1992.
  • Tuan rumah penyelenggaraan pertemuan para Kepala-kepala Negara anggota APEC tahun 1994
Kegiatan Sosial:
  • Pendiri Yayasan-Yayasan:
    • HARAPAN KITA (Ketua)
    • DHARMAIS (Ketua)
    • TRIKORA (Ketua)
    • SUPERSEMAR (Ketua)
    • DANA GOTONG ROYONG KEMANUSIAAN (Ketua)
    • AMAL BHAKTI MUSLIM PANCASILA (Ketua)
    • DAKAB (Ketua)
    • DANA SEJAHTERA MANDIRI (Ketua)
    • PURNA BHAKTI PERTIWI (Pelindung)
Hobby:

Memancing, berkuda, berburu, sepak bola, golf, dan tenis

Alamat:

Jalan Cendana No.8, Menteng
Jakarta Pusat

Hide CV

Banyak orang yang salah memahami keberadaan yayasan-yayasan yang didirikan oleh Pak Harto. Yayasan yang telah memberikan kontribusi besar dalam pemberian bantuan sosial itu malah dianggap sebagai lembaga penghimpun kekayaan Pak Harto.

Sehubungan dengan pemahaman keliru itu, Pak Harto menegaskan bahwa semua yayasan itu tidak ada yang menjadi miliknya, milik keluarga juga tidak, milik pengurus juga tidak. Melainkan semuanya milik yayasan, yang tujuannya sudah jelas, sosial.

Pak Harto mendirikan yayasan-yayasan itu karena terpanggil menyantuni dan mengentaskan yatim piatu dari ketidakmampuannya. Anak-anak yang tadinya tidak punya ayah, bisa disantuni. “Saya bahagia bisa menyantuni sebagai pengganti daripada ayah mereka, mulai saya dari Panglima Kostrad sampai menjadi Presiden,” ungkap Pak Harto, 48 hari setelah meletakkan jabatannya sebagai Presiden RI, tepatnya hari Rabu 8 Juli 1998. Ketika itu, HM Soeharto yang tadinya banyak berdiam diri bersedia diwawancarai tujuh orang wartawan, di antaranya wartawan TokohIndonesia Ch Robin Simanullang dan Dandy Hendrias, di rumah kediaman, Jalan Cendana 8, Jakarta.

Pak Harto menjelaskan ide dasar mendirikan beberapa yayasan itu adalah setelah melihat korban Trikora. Presiden RI Ke-2 ini mengaku sempat terenyuh melihat janda dan anak-anak yatim yang kehilangan orangtua selepas pembebasan Irian Barat. Orangtua dan suami mereka gugur di medan tempur. Pak Harto merasa bertanggungjawab terhadap kelangsungan hidup dan pendidikan anak-anak yang ditinggalkan.

Maka, Pak Harto bersama kawan-kawannya kemudian mendirikan Yayasan Trikora untuk menyantuni mereka. Kemudian, terlihat pola tersebut pas, yayasan-yayasan lain pun didirikan Pak Harto untuk membantu masyarakat yang memerlukan bantuan.

Tapi belakangan setelah Pak Harto meletakkan jabatan, melihat banyaknya yayasan sosial yang dipimpin Pak Harto, banyak orang bertanya dan curiga. Jangan-jangan yayasan itu digunakan untuk menumpuk kekayaan. Pak Harto malah dituduh korupsi, menyelewengkan dana yayasan yang didirikan dan dipimpinnya itu.

Ketika itu, Kejaksaan Agung sedang giat-giatnya melakukan penelitian, tentang dugaan korupsi Pak Harto di yayasan-yayasan yang didirikan dan dipimpinnya itu. Lama Pak Harto berdiam diri soal tuduhan yang dinilainya sangat tidak berdasar itu. Namun, setelah sekian lama, Pak Harto merasa perlu memberi penjelasan, supaya obyektif, seimbang dan positif. “Saya akan menyampaikan apa yang saya ketahui,” katanya. “Apakah itu nanti dikatakan sebagai pembelaan atau tidak, saya hanya mengungkapkan apa yang saya ketahui dan saya lakukan secara obyektif, supaya rakyat mengetahui.”

Selama dua jam lebih, Pak Harto mengungkapkan banyak hal mengenai yayasan-yayasan sosial yang diketuainya, seperti Yayasan Dharmais, Yayasan Supersemar, Yayasan Amalbakti Muslim Pancasila (YAMP), Yayasan Dana Karya Abadi (Dakab), Yayasan Purna Bakti Pertiwi. Juga yayasan-yayasan yang didirikan oreh Ibu Tien Soeharto (Armarhumah), yakni Yayasan Harapan Kita, Yayasan Dana Gotong Royong Kemanusiaan (YDGRK) dan Yayasan Damandiri. Bahkan yayasan-yayasan lain seperti Yayasan Ibu Tien Soeharto yang didirikan putra-putrinya dan Yayasan Mangadeg.

Sepanjang wawancara, yang juga dihadiri Sekretaris Yayasan Dharmais, Indra Kartasasmita, Pak Harto tampak dalam kondisi kesehatan yang cukup prima, sering tertawa. Lembar demi lembar catatan tulisan tangannya mengenai yayasan-yayasan yang dipersiapkannya, dibuka, sambil memberi penjelasan. Inilah kesempatan pertama Pak Harto memberi penjelasan langsung menyangkut yayasan-yayasan itu.

“Jadi ini sebenarnya cerita panjang,” katanya memulai. “Wong saya ingin mendirikan yayasan itu, tidak pada saat menjadi presiden. Sebelum menjadi presiden saya sudah tertarik untuk membantu mengembangkan lembaga punya kegiatan sosial,” kata Pak Harto ketika mengungkapkan latarbelakang pendirian yayasan yang dipimpinnya. Sambil mengajak menengok ke belakang, Pak Harto menunjuk perjuangan pembebasan Irian Barat sebagai pemicu pendirian yayasan-yayasan tersebut.

Pak Harto mengawalinya dengan berkisah soal perjuangan merebut kembali Irian Barat itu. Pak Harto mencatat setelah perebutan Irian Barat ada 121 janda dan 325 anak yang menjadi yatim. Untuk menyantuni dan membiayai pendidikan anak-anak tersebut diperlukan dana. “Untuk itulah pada tahun 1963 saya bentuk Yayasan Trikora,” ujar Pak Harto.

“Korban-korban itu, prajurit-prajurit yang gugur, meninggal di medan tugas. Walaupun gugurnya itu dalam tugas tapi perintahnya dari saya, saya merasa bertanggung jawab. Saya menempatkan diri sebagai pengganti ayah dan anak anak prajurit yang gugur itu,” katanya.

Yayasan Trikora dan Dwikora

Yayasan Trikora merupakan yayasan pertama yang didirikan oleh Pak Harto. Yayasan ini didirikan, “karena saya terpanggil.” Sebab siapa yang akan mengurus anak-anaknya itu. Ayahnya sudah gugur, lantas pada waktu itu pensiunnya hanya berapa. Lantas pada waktu itu ada yang masih dalam kandungan. Jadi ditinggal ayahnya itu masih dalam kandungan. Berarti harus mulai dipikirkan dari lahir sampai dewasa. Berarti kira-kira sekolahnya dari mulai taman kanak-kanak, SD, SMP, sampai SMA dan perguruan tinggi. Kalau paling cerdas pendidikannya cepat. Tapi kalau biasa 30 tahun. Jadi 30 tahun baru selesai mengurusi anak-anak yatim piatu itu.

Setelah Trikora, lahir pula Dwikora pada masa konfrontasi dengan Malaysia. Itu pun demikian. Pak Harto tidak duduk sebagai panglima, tapi sebagai wakil. Dengan sendirinya juga bertanggung jawab. Ternyata setelah dihimpun, ada 56 jandanya, ditambah 175 yatim piatu.

Jumlah seluruhnya Trikora sama Dwikora itu 500 anak yatim dan 177 jandanya. “Inilah dengan saya sendiri kemudian sebagai ayah dari anak-anak itu, melalui yayasan memberikan bantuan beasiswa mulai dari taman kanak-kanak, sampai perguruan tinggi,” jelas Pak Harto.

“Mereka itu perlu mengikuti pendidikan dan pelajaran. Jadi saya mengumpulkan dana. Selanjutnya dalam bentuk dana abadi yayasan, bunganya saja yang digunakan untuk membiayai kegiatan yayasan. Karena itu lantas, walaupun pengurusnya tidak saya, yang penting kelangsungannya. Karena bagiannya sedikit, pada waktu itu saya sarankan untuk tiga bulan sekali. Nah tiga bulan itu digunakan sebagai modal untuk usaha. Dan bukan untuk mencari keuntungan.

Semua berusaha untuk dompleng, semuanya usaha rantangan, usaha makanan. Dari usaha catering mereka bisa mendompleng makan. Tiap tiga bulan lantas diberikan lagi. Lantas ditaruh lagi, kemudian setelah tiga bulan diberi lagi. Sehingga modalnya itu terus ada. Sehingga ini berjalan dengan baik. Semua bisa merasakan, sampai kepada 500 orang dari pada yatim piatu tersebut, bisa menyelesaikan studinya sesuai dengan kemampuan, sampai ke perguruan tinggi.

Karena itu juga setelah 30 tahun ternyata banyak dari mereka yang menjadi sarjana, dan juga menjadi perwira karena memang ada yang jadi militer.

Setelah kita mengadakan peringatan, tahun 1998, dan dinyatakan ke 500 orang itu sudah menyelesaikan pendidikan dan menjadi orang. Artinya, mereka bisa mempunyai bekal untuk hidup, melanjutkan perjuangan daripada orang tuanya. Saya bergembira, karena tugas itu bisa dikembangkan sendiri. Dan buat saya hanya mengajak kita bersama untuk bekerja bergotong royong menghadapi persoalan,” ungkap Pak Harto.

Yayasan Seroja
“Tahun 1970-an kita mulai ada korban lagi dengan operasi Seroja di Timor Timur. Di Timor Timur lantas banyak korban prajurit. Walaupun saya sudah tidak bersangkutan langsung sebagai komandan, tetapi sebagai panglima tertinggi saya ikut bertanggung jawab juga. Pengalaman Yayasan Trikora dilanjutkan dengan mendirikan Yayasan Seroja untuk menyantuni putra-putri atau yatim piatu dari pada Operasi Seroja itu. Tercatat jandanya 870 dan yatim piatunya 2682.
“Sampai sekarang masih berjalan. Sekarang tahun 1998, kita catat dari 2682 itu masih 1478 yang masih perlu disantuni, dan ini saya perkirakan setelah tahun 2005 akan selesai. Karena dimulai tahun 1976.

“Inilah pengalaman pertama mendiri-kan yayasan tadi. Jadi saya terpanggil menyantuni, mengentaskan dari pada yatim piatu. Dan ini merupakan kebanggaan tersendiri. Artinya, anak-anak yang tadinya tidak punya ayah, saya bisa membantu menyantuni. Saya sebagai pengganti dari pada ayah kalian.Dan mereka terasa bangga. Mempunyai ayah angkat, mulai saya dari Panglima Kostrad sampai menjadi Presiden.”
Dengan sendirinya kalau mereka mengambil santunan itu, mereka mengambil bantuan dari ayah mereka, dari Pak Harto. Di samping ada uang, mungkin merasakan pemberian daripada ayah mereka.

“Saya merasa puas. Membantu mereka mengangkat kehidupan. Padahal orang tuanya berjasa besar kepada negara,” kata Pak Harto. Ide itulah kemudian yang menginspirasi Pak Harto beserta kawan-kawannya mendirikan yayasan-yayasan lain, seperti Yayasan Supersemar, Yayasan Dharmais, Yayasan Amalbakti Muslim Pancasila, serta yayasan lainnya.

Usaha menyejahterakan anak buah dan masyarakat sebetulnya sudah lama dilakukan Pak Harto. Misalnya sewaktu masih menjadi Komandan Brigade di Solo, Pak Harto telah mendirikan yayasan dan koperasi di kalangan pasukannya dalam usana menambah kesejahteraan prajurit di luar penghasilan yang diterima dari negara.

Koperasi yang didirikannya sewaktu menjadi Panglima Diponegoro kini berkembang menjadi Koperasi Anggatan Darat yang kemudian dicontoh oleh angkatan-angkatan lain.
Yayasan Trikora dan Yayasan Seroja saya lanjutkan di dalam pembangunan kita, setelah saya dipercaya rakyat menjadi Presiden. Saya mengetahui, pembangunan itu bertahap dan sesuai GBHN. Saya tentukan bahwa pembangunan kita adalah pembangunan manusia yang seutuhnya dan pembangunan masyarakat berdasar-kan trilogi pembangunan, yakni stabilitas nasional, pertumbuhan dan pemerataan. Ketiga-tiganya tidak bisa dipisahkan. Dengan adanya stabilitas nasional termasuk politik, kita bisa membangun.

Saya menyadari, kemampuan negara dan pemerintah itu terbatas. Lalu bagaimana? Dalam rangka membangun manusia seutuhnya, masyarakat diikutsertakan dalam pembangunan, baik dalam rangka pemerataan pembangunan maupun pemerataan dalam menikmati hasil pembangunan serta ikut melaksanakan pembangunan. Jadi saya mengajak masyarakat yang sudah menikmati hasil pembangunan itu, agar juga mengingat saudara-saudaranya. Apalagi pembangunan kita adalah pengamalan Pancasila. Karena itu kita ajak masyarakat.

Nah, sekarang mengenai pembangunan sesuai hubungannya dengan kesejahteraan. Tidak hanya meningkatkan kesejahteraan, tapi juga mencerdaskan kehidupan rakyat kita juga ikut serta dalam perdamaian dunia, berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi yang berkeadilan sosial. Tapi, mencerdaskan kehidupan bangsa, dituntut oleh masyarakat, supaya usaha itu bisa dipusatkan 30 persen dalam bidang pendidikan. Nah ini juga tidak mungkin. Karena itu, kita usahakan dana pendidikan. Upaya mencerdaskan kehidupan bangsa itu harus didasarkan pada kemampuan anggaran. Tidak hanya diserahkan kepada pemerintah tapi masyarakat dan orangtua diikutsertakan.

Apalagi, tidak hanya mengenai tujuan dari perjuangan mencerdaskan kehidupan bangsa, dalam pasal 31 UUD 1945 disebutkan, tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Tapi harus dilihat, harus dibuktikan, apakah kemampuan pemerintah cukup atau terbatas. Karena itu, saya ajak masyarakat. Marilah, mereka yang sudah mampu ikut membantu mereka yang belum mampu.

Di samping itu, kita membutuhkan kader-kader bangsa yang berkualitas. Karena itu, kita harus menyiapkan kader-kader bangsa, sebab pembangunan tidak hanya untuk meningkatkan kesejahteraan, tapi juga harus mampu bersaing dengan negara dan bangsa lain. Kader-kader yang berkualitas sangat diperlukan. Mereka tidak bisa hanya berasal dari keluarga yang mampu, tapi hendaknya juga dari keluarga yang tidak mampu diberikan kesempatan menjadi kader-kader bangsa. Tapi bagaimana, wong orangtuanya juga tidak mampu?

Yayasan Supersemar
Pak Harto membentuk Yayasan Supersemar tahun 1974. Yayasan ini memberikan beasiswa kepada anak-anak yang pandai, tetapi orangtuanya tidak mampu. Rektor yang memilih penerima beasiswa itu, bukan Yayasan Supersemar. Di antaranya ada anak pensiunan, anak pegawai negeri, bahkan anak petani, pengusaha kecil dan sebagainya.

Alasan pendiriannya. Bagaimanapun, masyarakat itu harus diikutsertakan dalam membangun bangsa. Kita harus mencari jalan untuk membiayai kader-kader bangsa yang berbakat, namun orang tuanya tidak mampu. Untuk itu kita bekerjasama dengan perguruan tinggi. Pihak perguruan tinggi mencari mahasiswa berprestasi, namun orangtuanya tidak mampu, kita berikan beasiswa.

Anak-anak yang sekolah kejuru-an, ketika lulus SMP menjadi siswa teladan tapi tidak bisa melanjutkan pendidikannya. Mereka juga kita berikan beasiswa dari Supersemar, asalkan melanjutkannya ke sekolah kejuruan. Ini untuk mempersiapkan tenaga-tenaga menengah. Jadi yang kita berikan adalah untuk mahasiswa yang pandai namun tidak mampu, juga untuk anak-anak tamatan SMP yang teladan, yang orangtuanya tidak mampu tapi mau masuk kejuruan.

Di samping itu, juga dikaitkan dengan program KB. Keluarga Berencana itu tidak hanya berorientasi dua anak, tapi dua anak yang sejahtera. Karena itu, anak peserta KB Lestari yang sudah 10 tahun dan 15 tahun kita berikan beasiswa. Yang menyukseskan KB, kita berikan beasiswa. Tapi untuk siswa yang di sekolah kejuruan saja. Dengan sendirinya, juga ikut menyukseskan keluarga berencana.

Untuk itu, saya mencoba mengambil pengalaman dari Trikora tadi. Dana abadi, diambil bunganya dijadikan santunan, kemudian kelebihan bunga itu dimasukkan lagi ke tabungan. Jadi menurut catatan, kalau saya tidak salah hitung, mulai tahun 1975 sampai tahun 1997, telah diberikan beasiswa kepada 233.463 mahasiswa. Yang telah lulus 54.253 sarjana. Jadi Supersemar ini telah mencetak sarjana sebanyak 54.000 lebih. Beasiswa sekolah menengah kejuruan untuk 536.670 siswa. Yang telah lulus diantaranya 154.750 siswa.

Beasiswa juga diberikan dalam rangka membangun mutu prestasi olahragawan dalam pertandingan atau perlombaan nasional, Asean, Asia dan dunia. Juga untuk mendorong olahragawan mempertahankan prestasinya yang mempunyai medali emas. Dengan demikian, baik pelatih maupun olahragawan yang terus mempertahankan prestasi tersebut, kita berikan beasiswa. Sudah ada 8.609 pelatih dan atlit yang mendapat beasiswa.

Di samping itu, juga ada program S-2 sebanyak 4.364 dan program S-3 sebanyak 737 serta bantuan untuk meningkatkan para dosen.

Anak asuh yang berkaitan dengan program KB ada 843.000, dihitung sampai tahun 1997. Kita berikan pula bantuan kepada semua perguruan tinggi untuk biaya administrasi mengurusi penerima beasiswa Supersemar tersebut.

Untuk peningkatan kualitas perguruan tinggi, kita membantu pengadaan laboratorium. Juga untuk pengadaan unit komputer. Sebanyak 27 perguruan tinggi telah mendapatkan bantuan unit-unit komputer.

Para penerima beasiswa dan alumninyajuga membentuk organisasi. Namanya Keluarga Mahasiswa dan Alumni Penerima Beasiswa Supersemar, KMA-PBS. Sampai tahun 1994 telah tercatat anggotanya kurang lebih 796.489 mahasiswa dan alumni. Jadi merupakan suatu kekuatan sendiri.

Memang terus terang , kepada mereka tidak ada saya tekankan apa-apa. Kecuali, supaya mereka menjadi kader Pancasila yang andal. Tidak ada syarat, mereka harus membayar kembali, tidak ada. Ternyata, wawasannya dalam rangka program IDT. Untuk memerangi kemiskinan, karena masih ada sepertiga desa tertinggal. Bisa kita turunkan dari 60% menjadi 30%. Sekarang sudah naik lagi jadi 40%.

Dari 60.000 desa masih ada 22.000 desa tertinggal. Desa desa tertinggal itu diberikan dana revolving Rp 20 juta untuk masing-masing desa. Nah, untuk ini perlu pendamping. Sebanyak 1.000 sarjana alumni penerima beasiswa Supersemar dilatih, dan mereka tinggal di desa tertinggal selama 3 tahun. Semua prestasi mereka luar biasa.

Dedikasinya baik, karena mereka merasa sudah menikmati bantuan. Karena dia diharapkan menjadi kader Pancasila sehingga lantas ingin berbakti kepada orang lain. Sebagai rasa syukur mereka dan tidak terpakasa.

Sejak tahun 1975 hingga 31 Maret 1998, telah dikeluarkan biaya kurang lebih Rp 422.668.467.640. Saldo per 31 Maret 1998 berupa deposito Supersemar masih ada Rp 338.458.590.000. Berarti, bunganya masih cukup untuk digunakan melanjutkan pemberian bantuan. Hanya dari depositonya.

Selain deposito, masih ada surat-surat berharga. Untuk apa? Usaha mempertahankan dana abadi yang pada prinsipnya harus save. Dananya tidak hanya didepositokan, tapi juga pada usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan UU. Antara lain adalah membeli saham-saham. Pada umumnya, kita tidak mendirikan perusahaan, hanya membeli saham. Kecuali kalau ada hubungannya dengan program pemerintah.

Mengenai soal dana Supersemar, saya bisa jelaskan. Yang Rp 338 milyar itu, kalau bunganya 20% saja per tahun, ‘kan mencapai Rp 60 milyar. Jumlah itu masih mampu untuk dilanjutkan bagi pemberian bantuan. Untuk tahun ajaran 1998/1999, telah diputuskan, akan diberikan bantuan beasiswa untuk 21.963 mahasiswa. Besar beasiswanya pun dinaikkan sesuai dengan keadaan. Kalau dulu hanya Rp 45.000 untuk rayon A dan Rp 45.000.untuk Rayon B, kita naikkan menjadi Rp 60.000 tiap bulan untuk seluruh rayon. Satu tahun, jumlahnya menjadi Rp. 720.000. Sama dengan subsidi yang diberikan pemerintah, Rp 700.000 untuk masing masing mahasiswa.

Untuk tahun yarg sama, jumlah anak asuh dan siswa kejuruan, 34.740 orang. Bantuan yang tadinya Rp 15.000 dinaikkan menjadi Rp 25.000, sesuai dengan situasi dan kondisi sekarang. Sehingga tiap-tiap anak setiap tahun menerima Rp 300.000. Untuk seluruh kepentingan itu, Supersemar pada tahun 1998/1999 perlu menyediakan Rp. 30.453.000.000.

Saya hanya mengajak beberapa orang untuk ikut duduk mengurus itu. Jadi yayasan itu merupakan badan hukum, tidak milik seseorang. Bukan milik keluarga, bukan pula milik pengurus. Tidak. Jadi, semua yayasan itu, berikut dana yang miliaran itu bukan milik saya, tetapi milik yayasan, untuk mendukung semua program yayasan.

Yayasan Dharmais
Diperlukan upaya meningkatkan Kesejahteraan rakyat, terutama dalam memerangi kemiskinan serta melaksanakan pasal 34 UUD 1945 yang menyebutkan fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Saya sebagai Presiden, ‘kan waktu itu mengetahui kondisi negara.

Karena itu, dalam rangka meningkatkan pembangunan, melaksanakan trilogi, masyarakat diikutsertakan mengatasi hal seperti itu. Apalagi, pembangunan itu merupakan pengamalan Pancasila. Sesuai dengan trilogi pembangunan, kita juga telah menghasilkan orang-orang yang sukses, yang kemudian disebut konglomerat.

Negara mana pun mem-butuhkan pengusaha-peng-usaha besar, termasuk yang disebut konglomerat itu. Tapi diisukan seolah-olah peme-rintah itu yang membesarkan konglomerat. Sebetulnya konglomerat lahir karena pemerintah menggugahnya. Produk yang dihasilkan per-usahaan itu untuk rakyat. Sekarang, kepemilikannya diperluas dengan menjual sahamnya di bursa. Dengan demikian, tidak ada lagi monopoli kepemilikan sa-ham konglomerasi itu.

Tapi orang menilai seolah-olah saya itu keliru. Padahal itu merupakan proses. Bukti-nya, konglomerat di sana habis, produksi tidak jalan. Kebutuhan rakyat pun jadi tidak dapat dipenuhi.

Ini suatu bukti, bahwa saya yang disalahkan itu tidak seluruhnya salah. Karena proses, lalu disalahkan seolah tidak ada keadilan. Keadilan itu nantinya adalah dengan menjual saham di bursa itu. Dengan sendirinya orang banyak yang memiliki.

Diajak Menyumbang
Untuk mengatasi ekonomi dan memerangi kemiskinan, terutama anak yatim piatu, berdasarkan pengalaman tadi, saya ajak yang sukses itu. Mereka yang sukses itu jangan hanya menikmati kesenangan hidup di dunia saja, tapi coba memikirkan yang akhirat. Karena itu mereka saya ajak. Sebagian dari penghasilan mereka disumbangkan kepada orang-orang miskin. Dalam rangka PMA, bukan penanaman modal asing, tapi penanaman modal akhirat.

Untuk itu saya minta membantu dengan sebagian dari labanya. Dua persen dari laba 100 juta rupiah ke atas supaya disumbangkan. Jumlahnya tidak sedikit mereka dengan sukarela menyumbang.

Ada juga sumber lain, misalnya bank. Di anggaran dasar masing-masing bank BUMN disebutkan, dalam keuntungan ada 5% dana sosial. Karena mereka tidak mampu menyalurkannya, Menteri Keuangan menetapkan untuk disalurkan lewat Dharmais.

Dengan demikian sumber dana Dharmais yang 5% dari keuntungan bank BUMN itu —yang memang untuk sosial — bukan dengan memaksakan uang bank, tapi memang karena sudah dicadangkan untuk sosial.

Sampai sekarang, dengan cara-cara yang demikian kita telah membantu 1.168 panti sosial di seluruh Indonesia dengan 51.433 penghuni. Karena kita berprinsip tidak memonopoli pemberian bantuan, yakni hanya oleh Dharmais yang membantu, maka tidak seluruh penghuni panti dibantu, hanya 75%. Tetapi terus-menerus, walaupun jumlahnya tidak banyak.

Bantuan itu dimulai dengan beberapa ribu rupiah. Terakhir jadi Rp 30.000. Dan kini kita genapi lagi menjadi Rp 45.000/bulan.
Selain itu, juga sudah ditingkatkan kesejahteraan penderita katarak. Tidak hanya biaya operasi kataraknya, juga penginapan dan transport para dokter. Untuk itu kita kerjasama dengan Perdami (Persatuan Dokter Spesialis Mata). Tentunya dokter-dokter ini adalah anggota-anggota yang sukarela, yang penuh pengorbanan.

Juga dibuatkan 5 unit mobil kesehatan yang dilengkapi dengan peralatan, agar pasien di situ tidak kerepotan jauh-jauh ke rumah sakit. Hingga tahun 1998 sudah dibantu 63.361 orang yang buta katarak menjadi melek kembali.

Di samping itu, mulai tahun 1997-1998 dimulai pula ope-rasi bibir sumbing, karena bibir sumbing banyak yang menim-bulkan masalah yang kom-pleks. Tahun 1997-1998, pro-gramnya di Jabotabek dulu, bersama NTB dan NTT. Ini sudah membantu 530 orang melalui operasi. Ada yang dioperasi total, ada yang lokal. Umumnya, 75% diope-rasi totaI, jadi biayanya lebih tinggi daripada lokal. Untuk tahun berikutnya akan kita tingkatkan pelayanan terha-dap 1.000 pasien. Kerjasama kita dengan Perhimpunan Dokter Ahli Bedah Plastik Indonesia (Perapi).

Yayasan Dharmais juga membantu orang cacat tubuh. Yakni lebih kurang 7.449 orang. termasuk tunanetra 3.365 orang dan juga cacat veteran. Sebagian yang cacat veteran itu sudah punya rumah. Seluruh rumah yang diminta 4.000 unit tapi yang telah kita selesaikan 2.810 unit ruman sederhana. Pemda menyediakan tanahnya, Yayasan Dharmais menyiapkan bangunannya. Kemudian diserahkan ke mereka ini.

Dharmais juga melatih transmigrasi yang hingga sekarang ada 24.092 KK, jumlah jiwanya 86.110. Mereka yang mau transmigrasi kita latih di Bogor. Magetan. Wates. Dilatih bersama anaknya dan keluarga selama tiga bulan. Setelah dilatih lalu ditransmigrasikan dan umumnya mereka menjadi teladan.

Da’i dan Imam
Ada juga kerjasama dengan Majielis Ulama Indonesia (MUI) untuk melatih 3.000 da’i dan 1.000 imam untuk daerah transmigrasi. Mereka di sana diperlakukan sebagai transmigran. Tapi sebelum dia berhasil di sana, karena menjadi da’i dan mengajar, diberikan dulu honor dengan kontrak tiga tahun Rp100 ribu tiap bulan. Kita berikan juga satu sepeda untuk bekal. Di samping sebagai alat transportasi dalam memberikan dakwahnya. Seluruh bantuan Dharmais itu tiap tahun berjumlah kurang lebih 29.5 miliar rupiah.

Dharmais juga membangun Rumah Sakit Kanker Dharmais. Tanahnya milik yayasan. Kemudian Dharmais mendirikan bangunannya berikut alat-alatnya. Setelah selesai, diserahkan kepada Departemen Kesehatan. Jadi RS itu bukan milik yayasan lagi.

Rumah sakit sendiri belum mampu melakukan seluruh kegiatan operasional dengan biaya sendiri, bahkan harus dibantu dengan biaya tambahan. Untuk itu, dibentuklah Dewan Penyantun, yang memberi bantuan agar RS bisa berjalan. Nanti. kalau Departemen Kesehatan sudah mampu, ya silahkan baik mengenai pemilikannya maupun pengelolaannya. Silahkan.

Yayasan Dharmais itu menyatukan depositonya, surat-surat berharga dan saham menjadi dana abadi. Semua diaudit, diperiksa dan diteliti oleh Kejaksaan Agung. Kalau yang deposito itu jelas, bunga deposito sudah tahu. Dengan bunga deposito, program-program tahunan bisa dilaksanakan.

Dalam rapat 29 Juni 1999, rapat pengurus, rapat tahunan, sudah diputuskan bantuan untuk penghuni panti dinaikkan dari Rp.30.000 menjadi Rp.45.000 per orang/bulan. Yakni Rp.40.000 untuk makan dan Rp.5.000 untuk kesehatan.
Saat itu, pihak kejaksaan juga sedang memeriksa surat-surat berharga dan segala sesuatu mengenai pendapatan dan pengeluaran tiap bulan dan tahunan.

Yayasan Dakab
Mengenai Yayasan Dakab (Dana Karya Abadi), yang semula didirikan untuk mendukung Keluarga Besar Golkar – bukan Golkar saja – dalam usaha mempertahankan Pancasila dan UUD 1945, mengawal, melengkapi dan membentengi diri dan perjuangan-perjuangan lainnya seperti Pemilihan Umum dan sebagainya.

Yayasan Dakab itu sendiri bukan milik Golkar. Golkar hanya menerima dana saja, menerima apa yang dibutuhkan. Dana paling besar diberikan Dakab kepada Keluarga Besar Golkar. Tapi, tidak hanya kepada Golkar, melainkan juga kepada yang lain. Walaupun sebagian besar bantuan itu diberikan kepada Golkar dalam rangka mempertahankan Pancasila dan UUD 1945 tadi.

T: Termasuk Muhammadiyah?
J: Ya, sebagian. Sebagian pada waktu itu dibantu oleh Banpres dan sebagian oleh Dakab, organisasi massa pemuda, Muhammadyiah, HMI dan sebagainya dapat bantuan.
Jadi, ini bukan bantuan Dewan Pembina atau DPP Golkar, atau pertanggungjawaban (Dakab) ke DPP Golkar: Tidak! Ini merupakan bantuan dari pendiri untuk membantu Keluarga Besar Golkar dan sebagainya. Rupanya, ada orang-orang dari Golkar yang menuntut, mana uangnya ini? (Tertawa).

Disangkanya ini milik Golkar. Sampai rekening depositonya segala ditanya berapa banyak (tertawa).

Saya jelaskan, Dakab mempunyai deposito dan surat-surat berharga, mempunyai usaha, tidak mendirikan usaha sendiri. Seperti juga Dharmais dan sebagainya. Jadi Dakab untuk pembangunan pengamalan Pancasila.

Kemudian Yayasan Dakab yang semula didirikan untuk membantu keluarga besar Golkar, semenjak tahun 1998, diubah tujuannya untuk membantu mengentaskan kemiskinan di beberapa propinsi yang dianggap rawan, misalnya Jawa Timur, Jawa Tengah, NTT, dan sebagainya.

Melalui penempatan modal pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Yayasan ini membantu kelompok keluarga miskin dengan modal usaha dengan bunga rendah, sehingga keluarga miskin itu dapat makin mandiri dan akhirnya bisa menyekolahkan anak-anaknya serta membantu membentuk sumber daya manusia yang tangguh.

Yayasan AMP
YAMP itu didirikan dalam rangka membantu, pembangunan masjid. Marilah kita memenuhi panggilan agama, untuk bersedekah dari penghasilan kita. Walaupun penghasilan kita belum begitu banyak, tetapi lain dari mereka yang belum mempunyai penghasilan, marilah kita sisihkan sedikit saja untuk pembangunan masjid.

Masing-masing bersedekah. Itu saya ajukan, waktu itu disahkan oleh Korpri maupun juga oleh ABRI. Anggota Korpri Golongan I bersedekah Rp 50, Golongan II Rp 100, Golongan III Rp 500 dan Golongan IV Rp 1.000. Ternyata setelah terkumpul jumlahnya besar. Dari sekitar 4 juta PNS, jumlahnya tidak sedikit. Dana itu kita gunakan untuk membangun sarana peribadatan, masjid.

Sekarang ini, sudah ada 933 masjid yang dibangun dari sedekah itu. Sedekah dari yang bukan Islam disalurkan melalui Yayasan Dharmais untuk yatim-piatu. Dari dana YAMP itu sudah dibangun 933 masjid, diantaranya 870 sudah diresmikan, 63 sedang dalam pembangunan. Semuanya ada di 212 kabupaten dan di 52 kotamadya, di 26 propinsi.
Pemerintah Daerah atau organisasi silahkan menyediakan tanahnya, yang membangun adalah yayasan. Kendati sudah membangun masjid, yayasan masih mempunyai dana Rp 36 milyar. Jadi pembangunan masjid itu masih bisa terus dilanjutkan.

Yayasan Harapan Kita
Ibu Tien memprakarsai pendirian Yayasan Harapan Kita, juga mengenai kebudayaan, kesenian dan mengenai cinta tanah air, yakni dengan membangun TMII dan Rumah Sakit Harapan Kita. Semuanya sudah diserahkan kepada negara. Ibu berpandangan, pembangunan sumber daya manusia menuju manusia yang berkualitas harus dimulai sejak anak berada di kandungan sampai nanti sehat hingga dewasa. Maka dibangunlah Rumah Sakit Anak dan Bersalin.

Di samping itu juga Rumah Sakit Jantung, karena penyakit jantung menjadi penyebab kematian nomor dua. Kedua rumah sakit ini telah diserahkan kepada pemerintah, seperti halnya TMII.
Di samping itu, Perpustakaan Nasional juta dibangun oleh yayasan dan diserahkan kepada pemerintah. Jadi, tidak ada lagi yang menjadi milik yayasan, apalagi menjadi milik keluarga. Namun, agar operasional berjalan lancar dan investasinya tidak sedikit, maka yayasan membentuk Dewan Penyantun di Rumah Sakit Harapan Kita, Rumah Sakit Kanker Dharmais dan TMII. Ternyata, dewan-dewan penyantun masih harus menyantuni rumah sakit. Santunan diberikan dengan harapan, kelak bisa mandiri dalam pengelolaannya.

Karenanya, sekarang dilaksanakan ketentuan mengenai pemakaian dana rumah sakit, yakni 65 persen untuk rumah sakit dan 35 persen untuk dewan penyantun. Yang 35 persen untuk dewan penyantun itu dikembalikan lagi berupa investasi dan juga untuk membantu rumah sakit-rumah sakit di daerah yang melaksanakan operasi jantung, sepertl Medan, Padang, Bandung, Semarang, Yogya, Surabaya, Bali, Ujung Pandang dan Manado.

Dana yang dikeluarkan oleh yayasan lebih besar daripada yang diterima. Tetapi ada orang bilang, wah… perampok, mengambil 35 persen. Sudah dijelaskan berulang-ulang, tapi orang-orang tidak mau mengerti. Bahkan dijadikan isu politik.

Yayasan Damandiri
Pembangunan nasional yang berkesinambungan, dari satu tahapan Pelita ke tahapan Pelita berikutnya telah berhasil menurunkan angka kemiskinan dari 60 – 70 persen pada 1970-an menjadi 12-13 persen pada 1993-1994 dan 11 persen pada 1996. Namun pemerintah melihat pada tahun 1990-an, penurunan angka kemiskinan itu makin melambat. Sehingga pemerintah mengambil langkah-langkah konkrit dengan mengadakan pendekatan pemberdayaan langsung kepada sasaran, yaitu keluarga atau penduduk miskin. Salah satu adalah Program Inpres Desa Tertinggal dan terkenal sebagai Program IDT.

Selain itu, keberhasilan Indonesia dalam menekan angka kelahiran ketika itu memperoleh pujian internasional. Tanggung jawab berikutnya adalah bagaimana membentuk keluarga kecil tadi menjadi Keluarga Sejahtera yang dicita-citakan, menjadi keluarga sejahtera yang mandiri dan tangguh, serta berperan sebagai sumber daya manusia yang berhasil guna dan berdaya guna bagi pembangunan.

Sehubungan dengan itu, para pengusaha yang sangat menaruh perhatian terhadap upaya pemberdayaan keluarga itu kemudian diajak berperan serta dengan mendirikan Yayasan Dana Sejahtera Mandiri disingkat YDSM dan populer dengan sebutan Yayasan Damandiri pada 15 Januari 1995. Akte pendiriannya ditandatangani HM Soeharto, Prof.DR.Haryono Suyono, Sudwikatmono dan Sudono Salim. Sementara Badan Pengurus, antara lain HM Soeharto (Ketua), Prof. Dr. Haryono Suyono (Wakil Ketua I), Soedono Salim (Wakil Ketua II), Sudwikatmono (Wakil Ketua III) dan Drs. Subiakto Tjakrawerdaja (Sekretaris).

Dana awal Yayasan disumbang oleh para pendiri. Kemudian para pengusaha dan mereka yang mempunyai keuntungan di atas Rp 100 juta per tahun diajak untuk rela memberi sumbangan bagi usaha-usaha pengentasan kemiskinan untuk keluarga-keluarga kurang mampu di luar desa tertinggal.
Dana sumbangan itu dikumpulkan oleh Yayasan Damandiri dan disimpan pada PT BNI, kemudian disalurkan pada kelompok-kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dalam bentuk Kredit Usaha Keluarga Sejahtera (KUKESRA). Pinjaman dan tabungan yang dilakukan kelompok-kelompok UPPKS, dilayani oleh PT Pos Indonesia.

Visi yayasan ini adalah menggerakkan kepedulian dan kebersamaan masyarakat untuk membantu pemerintah dalam penanggulangan dan pengentasan kemiskinan di Indonesia. Jadi,Yayasan Dana Sejahtera Mandiri menjadi wadah bagi masyarakat untuk bergotong royong dan bermitra usaha guna mewujudkan tingkat kesejahteraan sejati dan taraf hidup mandiri dari keluarga keluarga Prasejahtera, Sejahtera I atau keluarga kurang mampu.

Sedangkan misinya antara lain turut berperan serta bersama pemerintah dan masyarakat dalam membangun keluarga- keluarga Indonesia agar dapat berperan sebagai subyek pembangunan yang handal.

Museum dan YDGRK
Yayasan ini didirikan untuk membangun museum souvenir yang berasal dari luar negeri di areal TMII, Jakarta. Museum itu tidak menjadi milik pribadi, tapi menjadi milik masyarakat, untuk dinikmati masyarakat. Pengeluaran untuk ini ‘kan berat, tidak mungkin ditutupi oleh pendapatan. Jadi dewan penyantun memberikan dukungan kepada mereka dalam jumlah yang tidak sedikit.

Yayasan Dana Gotong Royong Kemanusiaan (YDGRK) membantu dalam kejadian musibah-musibah banjir, kebakaran dan sebagainya, yang memerlukan bantuan segera. Yayasan selalu mendahulukan agar bantuan segera dapat diberikan sambil menunggu bantuan-bantuan lain.

Karena Ibu Tien sudah tidak ada, kepemimpinan YDGRK dilanjutkan oleh Ibu Umar Wirahadikusumah, sementara saya diminta ikut. Dari Pelindung, saya menjadi Ketua II (tertawa).

Yayasan Ibu Tien dan Mangadeg
Yayasan Ibu Tien Soeharto didirikan oleh anak-anak untuk menghormati jasa-jasa Ibu. Anak-anak itu berpendirian untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosial. Antara lain bercita-cita untuk membangun masjid di TMII. Sementara Yayasan Mangadeg dimaksudkan untuk membangun dan memperbaiki makam-makam leluhur, seperti makam Pangeran Samber Nyowo dan lain-lain. Ketua sehari-harinya adalah Sukamdani Sahid Gitosardjono.

Bukan Milik Saya
Semua yayasan itu, tidak ada yang milik saya, milik keluarga juga tidak, milik pengurus juga tidak, melainkan semuanya milik yayasan, yang tujuannya sudah jelas, sosial. Terhadap yayasan-yayasan yang saya ketuai, atau saya jadi pelindungnya, silahkan dilakukan penelitian oleh kejaksaan. Silahkan.

Seperti Rumah Sakit Harapan Kita, walaupun sudah diberi penjelasan oleh Sdr.dr.Roesmono, tapi tidak mau mengerti. Padahal dr.Roesmono itu sekaligus Sekretaris Dewan Penyantun RS itu, tapi memang ada saja yang nggak mau mengerti.

T: Bagaimana mengenai Kebun Buah Mekarsari?
Kebun Buah Mekarsari di Cileungsi itu adalah milik perseroan yang didirikan oleh yayasan-yayasan. Jadi, perseroan itu juga bukan milik keluarga. Kebun itu dibangun untuk melestarikan semua sumber-sumber hortikultura, buah-buahan yang menjadi kekayaan negen kita yang perlu diperhatikan. Buah-buahan itu perlu untuk kebutuhan dalam negeri dan ekspor.

T: Bagaimana mengenai Keppres terakhir yang tidak membolehkan lagi yayasan-yayasan memperoleh sumber dana berdasarkan keputusan pemerintah?
Ya, itu, terserah mereka. Sumber-sumber yang disangka memberatkan lalu distop, ya silahkan. Tidak menjadi apa (tertawa).

T: Jadi tidak bisa bersedekah lagi?
Ya, itu! Kalau mau bersedekah mau lewat mana? Maksudnya, sebagian mereka ingin bersedekah kemudian distop, bagaimana? Kembali ditanya kepada masjid, bagaimana itu? Terserah.

T: Tidak terganggu Pak ?
Tidak akan terganggu, karena memang ada depositonya dan sumber-sumber yang baru, sedekah dari masyarakat. Dana yayasan-yayasan itu bergulir. Bila perlu, silahkan mengawasi dan mengarahkan penggunaannya, karena maksudnya kan untuk sosial. Jadi tanggungan saya. Kalau pemerintah sekarang belum ada anggarannya untuk itu, ya dibantu oleh masyarakat.

T: Jadi tidak ada keinginan untuk menghentikannya Pak?
Terus! Terus! Malah bantuan dinaikkan. Kecuali kalau kekayaan yayasan itu dirampas.

T: Apa saja pengalaman Bapak dalam memimpm yayasan yang bergerak di bidang sosial yang paling berkesan dan mungkin menyentuh secara pribadi?
Begini, ya, kalau menolong orang supaya dituliskan di atas pasir, sehingga cepat hilang. Tapi kalau ditolong orang, tulislah di batu, supaya jangan hilang. Jadi tulis di batu supaya merasakan telah ditolong dan akan mendorong diri sendiri ingin membantu orang lain. Itu falsafahnya.

Pak Harto mengakui untuk menambah penghasilannya, sewaktu menjadi komandan di Solo, dia sempat beternak burung parkit untuk dijual. Dalam menernakkan parkit itu, Pak Harto selalu melakukan inovasi. “Karena jawawut mahal, makannya saya ganti beras merah, hasilnya cukup bagus,” ungkapnya sambil senyum mengingat masa lalu itu.
Namun masalah keuangan (penjualan) Pak Harto tak pernah mengurusinya. Masalah ini ditangani Ibu Tien bersama Hedijanto, yang kemudian menjadi bendahara di yayasan Dharmais.

Ditambahkannya bahwa kehidupan keluarga prajurit waktu lalu itu susah. “Ibu Almarhumah (Ibu Tien) malah sempat ngempit batik,” ujarnya mengungkap-kan masa lalu penuh dengan kesulitan. ?ch robin Simanullang

***Ensiklopedi Tokoh Indonesia

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s